YOGYAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menelusuri dugaan pelanggaran HAM dalam aksi mahasiswa di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 10 November 2026. Penelusuran dilakukan dengan meminta keterangan dan mengumpulkan bukti dari berbagai pihak, termasuk melalui pertemuan koordinasi dengan pimpinan UGM pada Jumat (13/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di Ruang Sidang Pimpinan UGM tersebut membahas kronologi aksi, kondisi mahasiswa yang menjadi korban, hingga dugaan masuknya aparat dan penggunaan gas air mata ke lingkungan kampus.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, S.H., M.H., mengatakan pihaknya telah memperoleh gambaran komprehensif mengenai peristiwa tersebut. Informasi yang diterima mencakup rangkaian aksi mahasiswa yang berlangsung damai pada siang hari, tuntutan koreksi kebijakan pemerintah, serta laporan mahasiswa yang mengalami luka-luka maupun penangkapan.

Anis menyebut data dan bukti yang disampaikan UGM penting untuk membantu Komnas HAM menganalisis dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut. Salah satu bukti yang diperlihatkan adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV kampus.

“Tadi juga sudah sudah diputarkan rekaman CCTV dari UGM terutama yang dari jam 21:00 sampai dini hari. Kita bisa melihat bagaimana gempuran gas air mata yang masuk ke UGM tadi,” ujar Anis.

Sebelum mendatangi UGM, Komnas HAM telah bertemu dengan Polda DIY dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi, yakni Bundaran UGM, DPRD, dan Titik Nol. Komnas HAM juga menemui sejumlah korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit untuk meminta keterangan.

Anis menambahkan, masyarakat sipil yang memberikan pendampingan hukum juga memiliki informasi mengenai kronologi kejadian dan dugaan perlakuan aparat terhadap peserta aksi. Menurutnya, kerja sama berbagai pihak diperlukan untuk memperoleh fakta yang utuh sebelum dilakukan analisis dugaan pelanggaran HAM.

“Hasilnya nanti, kami akan memberikan rekomendasi yang disampaikan kepada para pihak tertentu seperti aparat kepolisian dan yang lainnya,” kata Anis.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., menyambut pertemuan tersebut dan menyatakan kesiapan kampus memberikan data serta bukti yang dibutuhkan Komnas HAM. Ia berharap penelusuran dapat memberikan gambaran objektif mengenai kejadian sebenarnya sehingga tidak berkembang misinformasi di masyarakat.

Ova menegaskan, UGM berkomitmen menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik yang membangun. Karena itu, keberadaan Komnas HAM dinilai membantu proses pencarian informasi dan klarifikasi peristiwa.

“Kehadiran Komnas HAM ini sangat membantu karena bagaimanapun kita memerlukan data dan informasi-informasi objektif,” ungkapnya.

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa mahasiswa dan sivitas akademika harus mendapatkan perlindungan berdasarkan prinsip hak asasi manusia.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya kolaboratif untuk mengklarifikasi penangkapan mahasiswa dan menempatkan persoalan berdasarkan fakta. UGM, lanjut Arie, akan mendukung Komnas HAM dengan menyediakan data yang diperlukan sebagai dasar analisis.

“Kita support data yang dibutuhkan Komnas HAM untuk basis analisis. Kami tidak ingin terjebak pada blocking politik tetapi datalah yang akan berbicara sehingga ada rekomendasi strategis,” ujarnya.

Arie juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru, masih terdapat satu mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang ditahan di Polda DIY. Mahasiswa tersebut saat ini masih mendapatkan advokasi dan pendampingan dari Tim Hukum UGM.

“Kami akan terus mengawal dan melakukan pendampingan kepada mahasiswa tersebut,” ucapnya.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.