SERIKATNEWS.COM – Projo menolak keras wacana mengenai kemungkinan pemilihan presiden akan kembali dilakukan oleh MPR. Projo menilai wacana tersebut tidak produktif dan menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.

“Wacana itu puritan, terbelakang dan tidak produktif bagi perkembangan dan kemajuan demokrasi,” ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PROJO, Kamis (15/8/2019).

“Jika Pilpres dilakukan MPR itu sama saja dengan merampas dan merampok Hak Rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Kami pasti  tegas menolaknya,” ujar Budi.

Penolakan dari Projo ini senada dengan sikap Presiden Jokowi yang juga menolak wacana pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cara pemilihan presiden seperti ini terjadi di masa Orde Baru, saat Soeharto dipilih sebagai presiden sebagai mandataris MPR.

“Wawasan itu sangat  merendahkan kecerdasan rakyat. Proses demokrasi membentuk rakyat makin cerdas dan pintar. Pilpres 2014 dan 2019 telah menghasilkan pemimpin rakyat. Pemimpin yang bertekad mengabadikan dirinya untuk rakyat. Dan banyak tokoh dan pemimpin daerah yang baik pun berasal dari proses pemilihan  langsung oleh rakyat. Jangan  ciderai, sakiti dan rendahkan hati dan pikiran rakyat,” jelas Budi.

Budi menambahkan, proses Pilpres ke depan memang harus ada perbaikan, tapi wacana dipilih oleh MPR sangat menyesatkan.

“Jangan dikebiri, dipasung dan dirampas hak-hak dan kedaulatan politik rakyat. Sirkulasi  dan suksesi kepemimpinan nasional harus tetap melibatkan rakyat tanpa terkecuali. Kami akan bergerak  melawan gagasan-gagasan yang menghancurkan demokrasi dan mengebiri hak-hak rakyat,” pungkas mantan Aktivis UI 98 ini.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.