Dari Rumah Marhaenis Indonesia Untuk Papua Yang Berkeadilan

258
papua
Ilustrasi: Media Indonesia

Lampiran keputusan dewan pertimbangan agung tentang perincian jalannya revolusi kita yang diucapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1960 bahwa “Gotong royong bukan sekedar satu sifat kepribadian Indonesia! Gotong-royong bukan sekedar corak dari pada Indonesia identity! Gotong royong adalah juga satu keharusan dalam perjuangan melawan imperialisme dan kapitalisme, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang juga yang akan datang.”

Prinsip ini adalah hal yang mutlak untuk bersama-sama memberikan sumbangsih kekuatan-kekuatan revolusioner Indonesia demi menciptakan Papua yang damai dan berkeadilan dengan seutuhnya.

Asas gotong-royong yang termaktub di dalam bukunya Tubapin (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi) Soekarno secara detail, menjadi tinjauan bung besar ini dalam membebaskan Papua barat dalam cengkeraman belanda. Salah satunya dengan hadirnya Uni Soviet dalam mendukung gerakan anti kolonialisme di Asia dan kemudian tertarik dengan misi Soekarno untuk membebaskan seluruh Hindia Timur dari pemerintahan kolonial Belanda. Dukungan terbuka dan bantuan persenjataan Moskow terhadap Jakarta memaksa Belanda untuk bernegosiasi di meja perundingan. Dan Soekarno sangat mengapresiasi dukungan tersebut.

Tak seperti perjuangan pembebasan negara-negara jajahan Inggris yang akhirnya diberi jalan untuk merdeka dan membentuk negara baru, Indonesia benar-benar harus melawan Belanda dalam perang empat tahun untuk mencapai kemerdekaan seutuhnya.

Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Papua. Pemerintah Belanda beralasan bahwa pulau dan suku-suku yang mendiami Papua memiliki kebudayaan mereka sendiri yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya.

Presiden pertama RI Soekarno, yang memimpin gerakan kemerdekaan Indonesia, membuat misi pribadi untuk membebaskan wilayah yang saat itu disebut sebagai Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Nama Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans Kaisepo, pahlawan nasional Indonesia dari Papua, pernah mengatakan “Perubahan nama Papua menjadi Irian, selain mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland” (Buku PEPERA 1969 terbitan tahun 1972, hal. 107 – 108).

Baca Juga:  Moralitas Kaum Dekaden

“Pada awalnya, ini adalah upaya yang sia-sia,” kata Clarice Van den Hengel, seorang peneliti dan ahli Indonesia yang tinggal di Den Haag, kepada RBTH. “Awalnya, Amerika, yang telah membentuk NATO, mendukung Belanda, sedangkan Stalin tidak peduli dengan Indonesia yang berada jauh di khatulistiwa.”

Upaya Soekarno untuk membebaskan Irian Barat dimulai dengan melakukan negosiasi bilateral langsung dengan Belanda. Ketika langkah ini gagal, Indonesia kemudian mencoba untuk menggalang dukungan di Majelis Umum PBB. Namun, hal ini pun terbukti sia-sia.

Pada tahun 1956, Presiden Soekarno, yang memiliki kecenderungan jiwa sosialis yang kuat, melakukan kunjungan pertamanya ke Moskow. Di Moskow, sang presiden pertama RI membahas sengketa negaranya dengan Belanda, yang kemudian disebut sebagai Sengketa Irian Barat.

Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, yang mendukung gerakan anti kolonialisme di Asia dan Afrika, dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia yang pada waktu itu tengah berupaya mendapatkan dukungan di PBB.

Moskow juga mulai mempersenjatai angkatan bersenjata Indonesia. Dari akhir 1950-an hingga akhir masa kepemimpinan Soekarno pada 1966, Uni Soviet telah memasok Indonesia dengan satu kapal penjelajah, 14 kapal perusak, delapan kapal patroli anti kapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom.

“Situasi benar-benar berubah ketika Indonesia dipersenjatai oleh Soviet,” kata Van den Hengel. “Belanda sudah kalah perang dengan rakyat Indonesia dan tidak siapa untuk berurusan dengan tentara Indonesia yang dilengkapi dengan senjata modern.”

Dengan dukungan persenjataan Soviet, Indonesia memulai kebijakan konfrontasi dengan Belanda pada tahun 1960. Konfrontasi antara Indonesia dan Belanda melibatkan kombinasi tekanan diplomatik, politik, dan ekonomi, serta kekuatan militer yang terbatas. Tahap akhir konfrontasi memaksa invasi militer berskala penuh, suatu rencana berisiko yang akan memaksa Amerika untuk campur tangan dan membantu sekutu NATO mereka. Selama puncak konfrontasi, Subandrio, menteri luar negeri Soekarno yang fasih berbahasa Rusia, terbang ke Moskow untuk meminta dukungan Soviet.

Baca Juga:  Transformasi Politik Menuju Kedewasaan Berdemokrasi

Nikita Khrushchev menggambarkan peristiwa yang berujung pada konfrontasi ini dalam memoarnya. “Saya bertanya kepada Subandrio, seberapa besar kemungkinan kesepakatan (dengan Belanda) bisa tercapai,” tulis Khruschev.

“Dia menjawab, ‘Tidak terlalu besar.’ Saya bilang, ‘Jika Belanda tidak bisa bersikap rasional dan memilih terlibat dalam operasi militer, ini akan menjadi perang yang, pada batas tertentu, bisa berfungsi sebagai medan pembuktian bagi pilot-pilot kami yang menerbangkan pesawat tempur yang dilengkapi dengan rudal. Kita akan melihat bagaimana rudal kami bekerja’.”

Meskipun dukungan Moskow terhadap Indonesia sangat jelas dan dinyatakan secara terbuka, pembicaraan antara Khrushchev dan Subandrio ini seharusnya bersifat rahasia. Namun, sang menlu, menurut memoar Khrushchev, mengungkapkan hasil pembicaraannya itu kepada Amerika, yang sama sekali tak ingin terjebak dalam krisis lain yang berpotensi menjadi Perang Dunia.

“Ini menjadi momen berakhirnya kekuasaan Belanda di Irian Barat,” kata Van den Hengel. “Selain ingin menghindari konfrontasi langsung dengan Uni Soviet, AS tidak ingin terlihat bahwa negaranya tampak mendukung penjajah Eropa melawan negara dunia ketiga yang baru merdeka.”

Di bawah tekanan Amerika, pada Agustus 1962, Belanda akhirnya setuju untuk menyerahkan Irian Barat ke Otoritas PBB (UNTEA). Pada 1963, wilayah Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia.

Setelah referendum tahun 1969, atau yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), rakyat Irian Barat dengan suara bulat memilih bergabung dengan Indonesia. Meskipun dibantah oleh beberapa pengamat Barat, hasil referendum diterima oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, serta 81 anggota PBB lainnya. Namun, Belanda mengembangkan sekelompok orang yang hendak menentang penggabungan wilayah Papua dengan Indonesia. Unsur-unsur ini kemudian membentuk gerakan separatis yang hingga kini masih aktif di Papua.

Baca Juga:  Kiai Menata Negara

Akar Permasalahan Papua Kini

Sudah menjadi bukti autentik bahwa OPM adalah boneka pembentukan asing. Dunia wajib menyadari bahwa Papua bukan sebuah negara, melainkan Pulau yang belum banyak penghuninya dan pulau tersebut tidak ada sistem pemerintahannya. Beda halnya negara Yogyakarta yang sebelum Indonesia merdeka memang sudah berdiri dengan bukti sistem pemerintahannya berbentuk Kerajaan.

Saya respek dan hormat kepada Uni Soviet (Rusia) sebagai sahabat/saudara Indonesia, tapi tidak dalam hal ideologinya (paham komunis). Kalau dunia masih mengusik perihal bergabungnya Papua ke NKRI dan masih ada yang mempercayai OPM sebagai provokator yang sering menggembar-gemborkan sebagai suara rakyat Papua yang ingin merdeka. Padahal kenyataannya OPM adalah perusak Papua dengan meneror atau menghambat pembangunan daerah, menyuarakan kebencian, dan mengganggu stabilitas keamanan terhadap Negara Indonesia.

Dalam konteks ini tentu perlu menentukan strategi yang paling tepat untuk mengatasi masalah keamanan di tanah Papua dengan mengakhiri aksi-aksi kekerasan oleh siapa pun dan dengan motif apa pun. Di dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009 telah dituliskan akar masalah Papua yang meliputi:

  1. Peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia.
  2. Tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua.
  3. Proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas.
  4. Siklus kekerasan politik yang belum tertangani, bahkan meluas.
  5. Pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai.

Tawaran solusi ini harus dapat terealisasikan. Harapannya, bagaimana nanti menyelesaikan persoalan Papua harus dengan cara-cara damai, bermartabat, tanpa kekerasan dan menyeluruh.