SERIKATNEWS.COM – Pemasangan labelisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur nampak tidak serius dikerjakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) kabupaten setempat.
Selain karena lemahnya kontrol dan pengawasan kepada petugas tingkat kecamatan, pun tidak ada langkah konkret dari Achmad Dzulkarnaen selaku Kadinsos P3A Sumenep pasca viral di pemberitaan ihwal labelisasi PKH di beberapa kecamatan tak kunjung terpasang.
Penelusuran awak media Serikat-News, per hari ini masih banyak warga yang jelas-jelas menerima PKH belum dilekatkan label sebagai penanda keluarga tersebut tergolong tidak mampu atau pra sejahtera. Padahal, anggaran labelisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep itu cukup fantastis.
Sumber anggarannya berasal dari Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dengan taksiran anggaran Rp200 juta.
Sementara, Achmad Dzulkarnaen, Kepala Dinsos P3A Sumenep saat dikonfirmasi Serikat-News melalui pesan WhatsApp terlihat centang dua, dan tampak menghiraukan i’tikad baik awak media guna meminta kejelasan ihwal polemik pemasangan labelisasi PKH.
Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur
Menyukai ini:
Suka Memuat...