Disintegrasi Bangsa, Nihilnya Peran Negara

148
Disintegrasi
Ilustrasi: Jawa Pos

Sebuah ironi yang sedang terjadi saat ini tentang maraknya isu disintegrasi bangsa dan konflik SARA kembali terulang. Padahal, jejak sejarah pendirian republik ini ialah atas dasar persamaan nasib dan kehendak yang sama. Sebagai bangsa yang menghendaki kemerdekaan membangun sebuah negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia sebagai negara heterogen mempunyai beragam suku, agama, ras dan golongan yang berbeda. Terdapat ratusan suku bangsa dan adat istiadat serta bahasa daerah yang berkembang membuktikan bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar dan istimewa.

Keistimewaan yang dimiliki Indonesia, selain jumlah penduduk yang begitu padat sebanyak 260 juta jiwa lebih, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal itu disebabkan oleh ribuan pulau dan lautan luas yang dimiliki membentang di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik. Namun, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu adalah ancaman disintegrasi bangsa. Konflik perpecahan antar saudara sebangsa selalu saja terjadi di sebuah negara besar. Justru konflik yang sering terjadi itu bukan karena adanya teroris atau perang antar kawasan. Lalu mengapa negara sebesar Indonesia masih rawan konflik?

Konflik yang terjadi di negara besar seperti Indonesia disebabkan faktor internal lain: sebuah kesenjangan sosial di dalam masyarakat, rasisme, separatisme dan juga aktivitas intoleransi. Faktor inilah yang selalu membayang-bayangi setiap pergantian rezim atas dasar kepentingan dan keberpihakan asing dalam mengintervensi pemerintahan Indonesia.

Identitas Negara Bangsa

Sejak peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, dalam hasil Kongres Pemuda I itu sebenarnya kedaulatan bangsa Indonesia sudah mulai terbentuk sebagai suatu jati diri bangsa Indonesia. Identitas sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air telah disepakati bersama oleh para pemuda Indonesia. Maka, semangat persatuan itulah yang menjadi kekuatan bangsa di masa pra-kemerdekaan melawan penjajah di seluruh tanah air.

Baca Juga:  Upaya Keras Menjaga Netralitas TNI

Perjanjian yang diinisiatif oleh golongan intelektual muda seperti peristiwa Sumpah Pemuda itu tidak akan pernah kita jumpai di banyak negara lain. Bahkan, negara sehebat Uni Soviet dan Yugoslavia pun tidak punya janji pemuda untuk berbahasa satu. Maka, Uni Soviet bisa saja bubar dan terbelah satu sama lain. Begitu juga di negara Yugoslavia yang berhasil mengusir tentara Nazi di Jerman pada 4 Juli 1941. Salah satu pemimpin Yugoslavia, Josep Bros Tito, mendirikan “Anti Facist Council for the National Liberation of Yugoslavia”, pada 23 September 1943. Kemudian peristiwa tersebut menjadi hari kemerdekaan Yugoslavia. Kemudian pada 1944 terbentuk 6 negara bagian Republik Sosialis Yugoslavia: Serbia, Montenegro, Kroasia, Macedonia, Slovenia dan Bosnia Harzegovina.

Tetapi, setelah kematian Tito mulai muncul konflik etnis dan berdampak pada krisis moneter di Yugoslavia. Selanjutnya, beberapa negara bagian memutuskan untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Krisis politik yang terjadi tidak dapat dihentikan. Partai Komunis tidak bisa memberikan solusi terhadap gejolak sosial masyarakat dan berujung pada perpecahan. Selanjutnya, perang saudara terjadi dan berakhir sampai negara Yugoslavia bubar di tahun 1992. Lalu, apakah dua kejadian bubarnya negara Uni Soviet dan Yugoslavia bisa terjadi di Indonesia? Sebenarnya para bapak bangsa Indonesia telah menuliskan sebuah teks proklamasi yang menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia adalah mutlak perjuangan bangsa Indonesia atas melawan penjajahan di masa kolonialisme dan imperialisme.

Makna Kemerdekaan

Memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia bukan berarti sebagai bangsa yang membolehkan semua daerah bebas menjadi bagian NKRI. Indonesia juga dianggap sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua (Bhinneka Tunggal Ika) yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Baca Juga:  Sunan Ambu, Ihwal Filsafat Feminis Urang Sunda

Pancasila adalah sebuah filosofi hidup masyarakat Indonesia yang heterogen. Dari Sabang sampai Merauke, Muslim, Kristiani, Budha, Hindu dan Konghucu bersatu mendirikan negara Indonesia. Semua tentang kemanusiaan dan keadilan sosial, nasionalisme dan theisme, dalam sebuah negara yang berdaulat dan demokratis. Oleh sebab itu, aksi intoleransi dan separatisme memang bukanlah suatu ajaran dari apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Pancasila. Sementara itu, separatisme merupakan bentuk kejahatan dan perbuatan yang melanggar berdasarkan tinjauan dari aspek hukum. Ada perbedaan kehendak mendirikan sebuah negara dengan melawan penjajah tanah airnya dengan perjanjian kesepakatan bergabung menjaga kedaulatan negara yang merdeka.

Jika sekelompok pemuda di era pra-kemerdekaan telah melakukan perlawanan untuk bersatu mengeluarkan penjajah dari Indonesia dengan perang fisik dan diplomasi. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Papua sekarang. Negara semestinya mampu hadir untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi diwilayahnya, bukan semata Indonesia timur saja, tetapi juga seluruh penjuru tanah air harus terjamin pemerataan pembangunan, hak sebagai warga negara, dan kesejahteraan umum.

Selanjutnya, masyarakat dan pemuda Papua harus bisa memikirkan setiap perbuatannya untuk membentuk sebuah Papua yang merdeka tersebut. Atas dasar apa kemerdekaan lantas melenceng dari pemahaman membangun negara yang bersatu dan berdaulat. Terlebih pejabat daerah yang bersumpah menjalankan sepenuhnya konstitusi negara. Padahal, Papua hanya menjadi sumber penghisapan untuk perusahaan internasional dalam mengeruk sumber daya alamnya tanpa memberikan kepastian masa depan masyarakatnya. Sehingga, intervensi tersebut akan menghasilkan negara yang kembali dijajah oleh negara penjajah.

Dalam sebuah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan tentang hak asasi manusia untuk memutuskan nasibnya sendiri, namun apa yang pernah terjadi di Papua sekarang, maka masyarakat Papua tidak bisa melakukan referendum. Masa depan Papua adalah menjadi Indonesia seutuhnya. Terjamin hak asasi manusianya, kepastian memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang sama, mampu mengelola wilayahnya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Masyarakat Papua jelas sudah merdeka secara hak politiknya dari belenggu kolonialisme dan imperialisme semenjak bergabung dalam pangkuan ibu pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, bukan berarti dalam mengisi kemerdekaan harus dibutuhkan juga sebuah pembangunan yang merata untuk masa depan Papua yang lebih baik.