Connect with us

Politik

DPR Dinilai Kehilangan Orientasi dengan Pertahankan RUU HIP di Prolegnas

Published

on

© Serikat News

SERIKATNEWS.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai DPR telah kehilangan orientasinya dengan mempertahankan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dalam Program Legislasai Nasional (Prolegnas) 2020.

“Padahal RUU HIP telah menyebabkan pembelahan kohesi sosial masyarakat, dan memperlemah kekuatan kebersamaan dalam rangka penanganan krisis akibat dampak pandemi COVID-19,” kata Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz, di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Pernyataan Mahfuz ini, menanggapi keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Menteri Hukum dan HAM (HAM) Yasonna H Laoly, serta DPD RI dalam Rapat Kerja, Kamis (2/7/2020), yang mengeluarkan 16 RUU dari Prolegnas 2020, serta melakukan penambahan dan penggantian RUU di Prolegnas.

Sementara RUU HIP tidak termasuk RUU yang dikeluarkan maupun yang diganti di Prolegnas 2020. RUU HIP tetap dipertahankan untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.

Di saat bersamaan, Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menemui Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kamis (2/7/2020).

Para veteran dan purnawirawan TNI-Polri mendukung RUU HIP diganti menjadi RUU RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Pergantian tersebut juga harus mencakup substansi materi hingga isinya.

“RUU HIP ini bikin hancur-hancuran kohesi sosial, jadi pembelahan sekarang. Apa urusannya, kita ngadepin Covid-19 saat ini ribut soal Pancasila, komunisme dan khilafah. Korelasinya apa? Hanya bangsa yang aneh saja, menciptakan isu-su yang memperlemah kekuatan kebersamaan saat bangsa kita krisis,” kata Mahfuz.

Mahfuz menegaskan bahwa RUU HIP tidak dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan peran DPR dalam membantu pemerintah agar segera keluar dari krisis.

“DPR mestinya faham, apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekatang. Masyarakat tidak butuh RUU HIP, tapi butuh bagaimana peran DPR membantu pemerintah dan membantu masyarakat agar segera keluar dari krisis,” katanya.

Baca Juga:  BNPT Gandeng KKP Cegah Terorisme di Sektor Kelautan

Mahfuz mengaku tidak faham, alasan DPR tetap mempertahakan RUU HIP untuk dibahas. Yang dia tahu, RUU tersebut bukan usulan pemerintah, tapi usul inisiatif DPR dari sebagian pihak dan fraksi.

“Apa tujuannya dan targetnya, kita juga tidak tahu,” kata mantan Ketua Komisi I DPR RI ini.

Dengan keputusan itu, lanjutnya, secara nasional DPR dan pemerintah telah kehilangan orientasinya, yang seharusnya bahu membahu fokus mengatasi krisis saat ini.

“Dampak COVID-19 tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita, menurut BPS minus 7 persen,” katanya.

Dia pun berharap DPR lebih fokus lagi dan kongkret membantu pemerintah untuk mengatasi dampak krisis akibat pandemi COVID-19.

“Contoh, misalnya soal biaya rapid test mahal. Kenapa DPR tidak membahas kebijakan yang mengikat pemerintah agar biayanya digratisin atau disubsidi. Atau membahas insentif ke masyarakat seperti UMKM yang sekarang diserahkan ke perbankan. Padahal kalau ada rekstrukturisasi, bisa terjadi gelombang kolaps UKMK secara bersamaan,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Hukum6 jam ago

Istirahat Pasca Perawatan di RS Ummi Bogor, Habib Rizieq Belum Penuhi Panggilan Penyidik

SERIKATNEWS.COM – Habib Rizieq tak penuhi panggilan penyidik karena sedang istirahat setelah melakukan perawatan di RS Ummi Bogor. Hal ini...

Sosial7 jam ago

Wamendes PDTT bersama PT Shcneider Electric Indonesia Bahas Aliran Listrik Indonesia Timur

SERIKATNEWS.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menerima audiensi PT Shcneider Electric...

News13 jam ago

Positif Covid-19, Anies Tetap Bekerja Memimpin Rapat Secara Virtual

SERIKATNEWS.COM – Hasil tes usap PCR yang keluar hari ini, Selasa (1/12/2020) menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, positif...

Ekonomi19 jam ago

Raksa Nugraha Bukan Sebatas Pengakuan Pelaku Usaha dalam Melindungi Konsumen

SERIKATNEWS.COM – Penghargaan Raksa Nugraha Indonesia Consumer Protection Award (ICPA) bukan sebatas pengakuan atas pelaku usaha yang bertanggung jawab melindungi konsumen....

Sosial20 jam ago

Fokus Lindungi Konsumen, Posisi BPKN Makin Kokoh Setelah Gandeng SMSI

SERIKATNEWS.COM – Kehadiran Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN) akan lebih bermanfaat di mata publik. Hal ini terjadi setelah...

Peristiwa1 hari ago

Semeru Level II Waspada, Guguran dan Lava Pijar Terjadi 13 Kali

SERIKATNEWS.COM – Balai Besar Taman Nasional Bromo Tenggger Semeru (BB TNBTS) memutuskan untuk menutup aktivitas pendakian mulai hari ini, Senin...

Politik1 hari ago

Logo Baru dan Semangat Baru PKS

SERIKATNEWS.COM – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini tampil dengan logo yang berbeda. Tujuannya untuk memikat kelompok milenial dan perempuan....

Populer

%d blogger menyukai ini: