SUMENEP – Polemik tunggakan gaji karyawan PT Sumekar kembali mencuat ke permukaan. Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Rasidi mengungkapkan bahwa gaji karyawan BUMD milik Pemkab Sumenep tersebut belum dibayarkan sejak tahun 2021, dengan total nilai mencapai Rp3 miliar.

Rasidi yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep, menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk kelalaian manajemen perusahaan daerah yang bergerak di bidang transportasi laut itu.

“Sudah terlalu lama karyawan tidak menerima haknya. Ini sangat merugikan dan mencerminkan ketidakberesan pengelolaan perusahaan,” ujar Rasidi kepada Serikat-News, Rabu (14/5/2025).

Ia mendesak agar Inspektorat Kabupaten Sumenep segera melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan PT Sumekar. Menurutnya, audit diperlukan untuk menelusuri ke mana dana perusahaan mengalir dan memastikan tidak ada indikasi penyalahgunaan anggaran.

“Kami minta Inspektorat turun tangan dan mengaudit secara komprehensif. Jangan sampai ada dana yang diselewengkan dan karyawan jadi korban,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rasidi menilai ketidakterbukaan dan lemahnya pengawasan terhadap PT Sumekar bisa menjadi preseden buruk bagi BUMD lain di lingkungan Pemkab Sumenep. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan daerah.

“PT Sumekar ini membawa nama pemerintah daerah. Kalau dikelola sembarangan, tentu akan mencoreng citra pemkab dan menggerus kepercayaan publik,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, DPRD Sumenep akan kembali memanggil jajaran direksi PT Sumekar untuk meminta penjelasan langsung terkait alasan keterlambatan pembayaran gaji selama hampir empat tahun tersebut.

“Kami ingin tahu apakah betul karena kerugian usaha atau justru ada unsur kelalaian dan pelanggaran. Ini harus dibuka secara terang,” ucap Rasidi.

DPRD juga meminta Pemkab Sumenep agar memperkuat pengawasan terhadap seluruh BUMD di bawah kewenangannya agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Sumekar belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan audit dan polemik tunggakan gaji karyawan tersebut. Upaya konfirmasi dari Serikat-News masih terus dilakukan.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur