SERIKATNEWS.COM – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hilmy Muhammad menilai data menjadi hal penting bagi suatu institusi, terlebih bagi sebuah negara. Namun, rupanya hal ini menjadi keteledoran pemerintah karena fokus pembangunan yang dilakukan berpusat pada infrastruktur.

Karena lemah pendataan, akibatnya bantuan kepada masyarakat banyak yang salah sasaran. Sejak awal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), terjadi berbagai protes karena terdapat pendataan yang tidak sinkron antara pusat dengan desa selaku penyalur.

Ada warga yang sudah meninggal masih mendapatkan BLT, dan warga mampu mendapatkan BLT. Namun sebaliknya, warga tidak mampu justru tidak terdaftar.

“Harapannya satu NIK warga bisa untuk semua bantuan dan aplikasi plat merah. Termasuk saat ini dalam pembagian BLT BBM,” ujar Hilmy Muhammad, saat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPRI di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yogyakarta, Jl. Ki Ageng Giring, Bansari, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada Jumat (16/09/2022) siang.

Masyarakat hari ini menolak kenaikan harga BBM. Sebenarnya tidak harus dinaikkan, tetapi kalau memang masalahnya adalah 70% subsidi tidak tepat sasaran, justru itu yang seharusnya dibenahi, bukan malah menaikkan.

Hal tersebut yang harus dikritik dari pemerintah. Yang lemah dari pemerintah bukan soal infrastruktur, akan tetapi kelemahannya pada pendataan. Akibatnya, bantuan sosial termasuk dalam hal subsidi banyak salah sasaran.

“Oleh karena itu, kita mendorong agar pemerintah memiliki data yang lebih baik. Hari ini tidak susah karena sistem informasi yang sangat terbuka,” katanya. (*)

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.