Connect with us

Opini

Hukum dan Hak Asasi Jobless

Published

on

Ilustrasi orang-orang sedang mengantri daftar kerja © The Jakarta Post

Setiap hari dari berbagai penjuru dan belahan dunia orang-orang bicara tentang hak asasi. Ngomong-ngomong tentang hak asasi, kira-kira apakah ada korelasi antara hak asasi dengan jobless (pengangguran)?

Hak asasi adalah hak yang melekat pada setiap individu atau manusia (HAM), yang bersifat absolut, bebas dan hak itu harus dipenuhi dan dihormati pada setiap individunya. Di Indonesia sendiri uraian tentang hak asasi tertuang pada Konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28.

Perlu diketahui UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks hukum merupakan Peraturan Perundang-undang yang paling tertinggi dari Undang-undang yang lainnya. Artinya, hakikat dari HAM memiliki kekuatan hukum yang kuat yang dijamin oleh Undang-undang tertinggi di Indonesia.

Perihal jobless merupakan perihal yang ditakuti setiap orang. Tanpa ada pekerjaan, orang tidak bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Tercatat pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2019 sebesar 5,28% atau mencapai 7,05 juta orang. Belum lagi ditambah situasi saat ini tahun 2020 akibat pandemi Covid-19,  jumlah pengangguran bertambah sekitar 3,7 juta orang. Artinya, kurang kurun waktu dari Agustus tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2020, terdapat sekitar kurang lebih jumlah 10 juta orang pengangguran yang ada di Indonesia.

Bila dikaji dari aspek hukum dan HAM perihal jobless memiliki korelasi. Korelasi tersebut ada di UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2). Bunyi isi dari Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.”

Intinya dari bunyi isi pasal tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki andil tanggung jawab dalam terpenuhinya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk tiap-tiap warga negara. Pemenuhan jaminan hak asasi itu dalam konteks hukum dan HAM ada di tangan negara. Jaminannya tertuang dan tertulis jelas pada UUD NRI Tahun 1945 dalam  Pasal 28I Ayat 4.

Baca Juga:  Pengorbanan Untuk Sesama

Pada umumnya, penyebab banyaknya jobless atau pengangguran mungkin disebabkan oleh jumlah para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Di sinilah seharusnya ada peran negara dalam menjalankan amanat Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Negara dalam hal ini pemerintah pusat/daerah harus bertanggung jawab kepada warga negaranya dalam pemenuhan hak asasi untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya para individu pencari kerja. Mereka tidak hanya diam dan tanpa usaha, bentuk kecil usaha dari para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yakni para pencari kerja menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi (Universitas/Institusi). Mereka para pencari kerja memahami bahwa pada zaman sekarang tidak bisa mungkin mendapatkan pekerjaan yang layak dengan hanya bermodal pendidikan tingkat SD/SMP/SMA dan SMK.

Maka dari itu, para pencari kerja menempuh pendidikan hingga tingkat Universitas. Ini adalah salah satu bentuk usaha para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Namun realitasnya, ketika mereka telah menyelesaikan pendidikannya dari Universitas ternyata untuk mendapatkan pekerjaan yang layak amat sangat sulit. Jangankan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan pekerjaan saja belum tentu dapat.

Memang benar pemerintah saat ini tidak diam saja dalam mengatasi pengangguran, baru-baru ini pemerintah Indonesia telah  mengeluarkan Program Kartu Prakerja. Yang katanya program ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan pengangguran, terutama akibat kurangnya keterampilan atau skill para pencari pekerja yang sering kali tidak relevan untuk kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

Lalu bagaimana setelah lulus dari program Prakerja? Maka semua dikembalikan kepada masing-masing. Mereka masih harus mengadu nasib untuk mencari pekerjaan, tidak ada jaminan bagi mereka yang ikut program Prakerja pasti mendapat pekerjaan.

Kita harus sepakat bila program Prakerja bukanlah solusi untuk masalah jobless di Indonesia. Program Prakerja sama halnya dengan seperti program keterampilan atau skill yang ada sebelumnya, seperti program balai latihan kerja (BLK) dari Kementerian Ketenagakerjaan dan lulusan pendidikan SMK yang memang sudah memiliki keahlian pasca lulus nantinya.

Baca Juga:  BPJS: Tantangan Pelayanan Optimal Dan Iuran

Akar masalah dari jobless bukan karena kurangnya keterampilan atau skill, tetapi tidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Ditambah lagi ancaman dari pasar bebas antar negara (Era MEA) yang ada pada saat ini bisa mengancam para pencari kerja lokal dalam negeri.

Ancaman dari pasar bebas itu nyata, bahkan terdapat landasan hukumnya yang dimuat dalam Perpres. Pada  tahun 2018 Presiden RI mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa pasal kontroversial yang menguntungkan dan mempermudah para tenaga kerja asing (TKA) untuk mencari pekerjaan di Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Perpres ini sama saja pemerintah mempertambah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan (pengangguran). Para pencari kerja lokal nantinya akan memiliki saingan yaitu TKA. Warga negara Indonesia sendiri bisa saja ke depannya menjadi tamu atau penonton di rumah sendiri. Padahal pada hakikatnya pemerintah harus memenuhi hak Konstitusi di UUD NRI Tahun 1945, yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Teori mendasar dari suatu permasalahan pasti ada sebab, akibat dan solusi. Sebab dari permasalahan jobless di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Kemudian masalah tersebut menimbulkan akibat.

Akibat dan Dampak dari Jobless

  1. Kemiskinan, tidak adanya pekerjaan akan menimbulkan permasalahan baru yaitu kemiskinan. Tidak akan ada penghidupan yang layak bagi seseorang jika seseorang tersebut tidak ada materi penghasilan, materi tersebut diperoleh seseorang dari hasil pekerjaan.
  2. Kriminalitas, jobless akan berpengaruh kepada gangguan psikis seseorang. Gangguan psikis akan menimbulkan hal yang tidak masuk akal rasional pemikiran seseorang, semisalnya melakukan perbuatan kriminal dengan cara mencuri untuk memperoleh materi penghasilan secara instan.
  3. Menurunnya pendapatan negara dan meningkatnya biaya yang dikeluarkan oleh negara. Pendapatan negara pastinya akan dialokasikan untuk mengatasi pengangguran, contohnya anggaran dana akan dikeluarkan untuk BLT dan/atau program Prakerja.
Baca Juga:  Menimbang Madura di Pilgub Jatim

Solusi Mengatasi Jobless

  1. Solusi yang paling utama adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dengan banyaknya lapangan kerja pastinya akan memberikan peluang bagi pencari kerja.
  2. Meningkatkan pelaku modal usaha di dalam negeri. Pemerintah harus berintegritas dengan para stakeholder pelaku modal usaha swasta atau asing dalam hal investasi pasar bebas, dengan cara ini mungkin akan membuka peluang lapangan pekerjaan di dalam negeri dengan catatan memprioritaskan para tenaga kerja lokal.
  3. Berdikari untuk menjadi entrepreneur, untuk solusi yang satu ini bukan suatu hal yang mudah. Butuh modal management dan materi yang kuat dalam melakukan hal ini, yang sayangnya modal tersebut tidak semuanya dimiliki setiap seseorang jobless.
  4. Membangun program Link and Match di dunia pendidikan. Link and Match adalah sebuah program kompetensi dalam kurikulum sistem pendidikan yang dibutuhkan pasar kerja, yang ke depannya pasca menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atau perguruan tinggi para lulusan dapat memasuki pasar kerja.

Indonesia baru saja memperingati hari kemerdekaannya yang ke 75 tahun. 75 tahun Indonesia merdeka, rasa-rasanya Indonesia belum merdeka sepenuhnya untuk isi segenap bangsa. Tidak merdeka sepenuhnya Indonesia dapat dibuktikan bahwa Indonesia belum bisa memerdekakan hak asasi warga negaranya yang ada di Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, salah satunya adalah hak asasi atas pekerjaan.

Hak asasi atau HAM tidak bisa terlepas dari hukum. Karena HAM dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia sendiri adalah negara hukum, sebagaimana ketentuan ini ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Lebih dari itu, salah satu kuatnya tonggak supremasi hukum di suatu negara hukum adalah terciptanya dan tegaknya HAM di suatu negara tersebut.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Sosial17 jam ago

Tiga Ciri Desa yang Berpotensi Maju

SERIKATNEWS.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi memaparkan tiga ciri desa yang...

Info Kesehatan17 jam ago

Acuan Pemeriksaan Kesehatan Adalah Tes Swab, Bukan Pernyataan Sembuh Usai Isolasi Saja

SERIKATNEWS.COM – Pengumuman dari Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting, menyebut masih ada 13 jumlah calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang...

Sosial17 jam ago

Kasus Covid-19 di Yogyakarta Bertambah 67 Orang

SERIKATNEWS.COM – Kasus pasien Covid-19 di Yogyakarta bertambah 67 orang, sehingga total pasien keseluruhan menjadi 2.312 orang. “Hasil pemeriksaan laboratorium...

Politik1 hari ago

Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi Membawa 4 Tuntutan di Kantor KPU Sumbar

SERIKATNEWS.COM – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) didatangi oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pemuda peduli...

Sosial1 hari ago

Petugas Melakukan 834.771 Kali Penindakan dalam Operasi Yustisi

SERIKATNEWS.COM – Data dari Operasi Yustisi telah menunjukkan bahwa masyarAkat masih banyak yang lalai dalam mencegah terjadinya persebaran Covid-19. “Selama...

Hukum1 hari ago

PP PMKRI Ajukan Judicial Review Tentang Mineral dan Batubara ke Mahkamah Konstitusi RI

SERIKATNEWS.COM – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2020-2022 resmi mendaftarkan gugatan Judicial Review UU Nomor...

Politik2 hari ago

Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Harus Prioritaskan Kesehatan

SERIKATNEWS.COM – Pemerintah tampaknya tetap akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 meski Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Wakil Dekan Bidang Akademik...

Populer