Connect with us

Sosial

Humbahas Zona Merah, Ganda Sihite Berharap Memasuki Tahapan Pilkada Tidak Menimbulkan Kluster Baru COVID-19

Published

on

Ilustrasi COVID-19 © Vecteesy

SERIKATNEWS.COM – Memperhatikan eskalasi peningkatan COVID-19 yang terjadi di Humbahas perlu adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah, sehingga dapat menekan angka positif COVID-19 yang kini mencapai 17 orang. Dengan jumlah orang yang terpapar COVID-19 tersebut menyebabkan Humbahas menjadi wilayah zona merah. Hal itu dinilai ketika pada masa new normal terjadi kelonggaran dalam hal penanganan COVID-19.

Salah satu pemuda dari Doloksanggul, Ganda Sihite, menilai bahwa ketika memasuki masa new normal terjadi kelonggaran kebijakan terhadap penanganan COVID-19. Di sisi lain masih adanya warga yang tidak peduli sama sekali sehingga tidak memenuhi anjuran pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan terutama menggunakan masker.

“Ketegasan dalam hal pengawasan di perbatasan keluar-masuk Humbahas dirasa juga mengalami kelonggaran,” ungkap Ganda Sihite kepada wartawan Serikat News, Rabu (9/9/2020).

Ganda mengatakan, setelah memasuki masa new normal kala itu pengawasan berkurang terutama di tempat-tempat yang menimbulkan perkumpulan atau kerumunan, seperti pengawasan di pasar, di pesta adat dan kerumunan lainnya. Menurutnya, terjadinya lonjakan positif COVID-19 yang mengakibatkan Humbahas menjadi zona merah karena ada 2 kemungkinan, yaitu Akibat aktivitas warga Humbahas dan pejabat yang keluar kota dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, terutama memasuki tahapan Pilkada 2020 ini.

Ganda yang juga alumni FH Universitas Riau itu sangat menyayangkan langkah Pemkab Humbahas  dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID. Menurut Ganda terjadi suatu ketidaksinkronan dalam menerapkan peraturan dalam penanganan COVID-19 di Humbahas.

“Bagaimana mungkin Perpres No. 6 tahun 2020 itu dijadikan acuan dalam penanganan COVID-19 di Humbang Hasundutan. Padahal ada peraturan yang mengatur penanganan COVID-19 ini, di antaranya UU No. 6 tahun 2018 tentang karantina Kesehatan, ada juga Perppu No. 21 tahun 2020 tentang PSBB dan peraturan lainnya. Saya rasa tak sinkron Perpres No 6 tahun 2020 ini dijadikan pemkab sebagai acuan untuk penanganan COVID-19 di Humbahas ini,” ungkap Ganda.

Baca Juga:  Mensos Jelaskan Faktor Penyebab Menurunnya Angka Pengangguran

Dia menilai Peraturan Bupati Humbahas No. 48 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 sangat terlambat. Menurutnya, ketika sudah ada yang terpapar positif COVID-19 baru menerapkan disiplin dan penegakan hukum.

“Perbub No. 48 Tahun 2020 ini sangat terlambat, karena sudah ada warga yang terpapar baru menerapkan disiplin dan penegakan hukum, sejauh ini kenapa belum diterapkan, apa harus banyak yang warga yang terpapar baru menerapkan disiplin dan penegakan hukum itu? Saya rasa sangat terlambat. Seharusnya dari sejak memasuki masa new normal sudah ada aturan tegas supaya tidak ada yang melanggar protokol kesehatan. Jika pemerintah kabupaten serius menerapkan langkah-langkah yang bijak dalam penanganan COVID-19 ini, mungkin Humbahas masih dalam zona hijau,” ujar Ganda yang juga Kader GMNI itu.

Ganda kemudian meminta kepada pemkab setempat supaya dapat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Humbang Hasundutan sebagai langkah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

“Dalam pemberlakuan PSBM ini warga masih tetap bisa bekerja tapi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sampai pukul 18:00 WIB. Sektor usaha, dan kegiatan lainnya tetap bisa dilakukan sampai pukul 18:00 WIB. Kemudian, warga berada di luar rumah, paling malam sampai pukul 21:00WIB, di atas pukul 21:00 WIB, tidak ada lagi aktivitas warga di luar rumah dan kegiatan sekadar kumpul-kumpul di luar rumah, Kecuali keluar rumah kalau keperluan mendesak,” tutur Ganda.

“Dalam pemberlakuan PSBM ini juga harus dilakukan pengawasan yang ketat dari relawan desa/kelurahan ditambah dari aparat kepolisian. Dan diharapkan juga kepada warga Humbahas tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua kegiatan di luar rumah, selain itu juga harus rajin membersihkan diri. Setelah kegiatan di luar rumah, agar mandi yang bersih sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga,” imbuhnya.

Baca Juga:  Hari Lahir Pancasila, Puan Ingatkan Jargon yang Dicetuskan Soekarno

Ganda juga menekankan supaya di masa tahapan Pilkada nantinya tidak menimbulkan kluster baru COVID-19. Harapannya para Calon Peserta Pilkada dan para pendukung tetap mematuhi protokol kesehatan. “Jangan hanya karena kepentingan politik 5 tahunan itu, covid19 pun dikesampingkan dan tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah. Bagaimana pun juga harus tetap saling beriringan,” tambahnya.

“Ini adalah upaya yang harus dilakukan bersama, saling menjaga supaya kita tetap terhindar dari COVID-19 supaya dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 di Humbahas, juga berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir,” pungkas Ganda Sihite.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Ekonomi2 jam ago

Dukung Pertamina, PP KAMMI Dorong Indonesia Gunakan BBM Ramah Lingkungan

SERIKATNEWS– Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melalui Pjs Ketua Umum Periode 2019-2021 Susanto Triyogo menyambut baik...

Sosial19 jam ago

Tiga Ciri Desa yang Berpotensi Maju

SERIKATNEWS.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi memaparkan tiga ciri desa yang...

Info Kesehatan19 jam ago

Acuan Pemeriksaan Kesehatan Adalah Tes Swab, Bukan Pernyataan Sembuh Usai Isolasi Saja

SERIKATNEWS.COM – Pengumuman dari Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting, menyebut masih ada 13 jumlah calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang...

Sosial20 jam ago

Kasus Covid-19 di Yogyakarta Bertambah 67 Orang

SERIKATNEWS.COM – Kasus pasien Covid-19 di Yogyakarta bertambah 67 orang, sehingga total pasien keseluruhan menjadi 2.312 orang. “Hasil pemeriksaan laboratorium...

Politik1 hari ago

Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi Membawa 4 Tuntutan di Kantor KPU Sumbar

SERIKATNEWS.COM – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) didatangi oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pemuda peduli...

Sosial1 hari ago

Petugas Melakukan 834.771 Kali Penindakan dalam Operasi Yustisi

SERIKATNEWS.COM – Data dari Operasi Yustisi telah menunjukkan bahwa masyarAkat masih banyak yang lalai dalam mencegah terjadinya persebaran Covid-19. “Selama...

Hukum2 hari ago

PP PMKRI Ajukan Judicial Review Tentang Mineral dan Batubara ke Mahkamah Konstitusi RI

SERIKATNEWS.COM – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2020-2022 resmi mendaftarkan gugatan Judicial Review UU Nomor...

Populer