SERIKATNEWS.COM – Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) dikabarkan dalam waktu dekat akan diboikot sejumlah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Rencana itu dipicu karena tidak adanya keringanan penerapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) nonsubsidi di tengah-tengah pandemi Covid-19.

Ketua Komisariat IMM Fakultas Ekonomi UMB, Suadi, menegaskan bahwa di tengah pandemi Covid-19 sebagian besar ekonomi masyarakat tidak stabil. Bahkan tidak sedikit orang tua mahasiswa UMB kehilangan mata pencahariannya. Seharusnya, UMB sebagai kampus yang berasaskan Muhammadiyah dapat menjadikan situasi demikian sebagai dasar kebijakan untuk meringankan SPP Mahasiswa.

“Di tengah pandemi Covid-19, pihak kampus semestinya dapat merasakan pula penderitaan kami mahasiswa. Seharusnya pihak universitas memberikan keringanan kepada mahasiswanya selama masa pandemi, tapi ini tidak ada. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan menggelar aksi memboikot kampus, seluruh Komisariat akan dikerahkan,” ungkap Suadi dalam press release, Kamis (7/5) malam.

Suadi juga menegaskan, alasan tidak adanya potongan SPP dari pihak Rektorat karena gaji dosen sepenuhnya dialokasikan dari SPP mahasiswa sangatlah tidak masuk akal. Menurutnya, pimpinan Rektorat UMB bisa berkomunikasi dengan Pimpinan Pusat Muhamadiyah untuk mencari solusi supaya dapat memberi keringanan kepada mahasiswa.

“Kami sampaikan kepada pimpinan Rektorat UMB, jangan tunjukkan bahwa Amal Usaha Muhammadiyah itu miskin akan keuangan, harusnya pihak kampus bisa merasakan kondisi mahasiswa di tengah pandemi Covid-19 ini,” paparnya.

Sementara, Rektorat UMB melalui Wakil Rektor (Warek) III Samsul Bahri Bahar, ST., MT. membantah pernyataan kader IMM tersebut. Menurutnya, pihak universitas telah menerapkan asas toleransi dan rasa keadilan terhadap kehidupan perekonomian yang dialami mahasiswa di masa pandemi Covid-19 terkait kebijakan pembayaran SPP.

“Pembayaran mahasiswa di UMB ini kan terbilang kecil dibanding dengan Perguruan Tinggi yang lain. Kemudian dalam satu tahun itu empat kali dicicil, satu semester itu dua kali dicicil. Nah, kalau kita kalkulasikan hitungannya itu sangat tidak mungkin lagi untuk memberikan potongan atau subsidi,” ujarnya.

Samsul juga menjelaskan, sebelumnya sudah diadakan pertemuan antara pihak Rektorat dengan beberapa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Hasilnya, pihak BEM sudah memahami landasan kebijakan yang diambil kampus dengan tidak memotong nominal SPP mahasiswa.

“Kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi lain, memang ada juga kampus lain yang mensubsidi SPP-nya mahasiswa, ada yang sampai satu juta dalam satu tahun, tapi ingat SPP-nya mereka itu berkisar delapan juta atau sembilan juta per semester, kemudian mereka ada istilahnya semester pendek, jadi setiap ujian itu mahasiswa langsung bayar uang SKS-nya, sehingga kampus lain itu bisa ambil dari penghasilan itu,” ungkap Samsul.

Warek III UMB itu mengatakan, permintaan mahasiswa untuk mengurangi nominal SPP cukup berat untuk penuhi oleh pihak universitas, dikarenakan besarnya beban operasional kampus. Namun, pihak kampus akan bersikap bijaksan dalam menyikapi tuntutan mahasiswa terkait pemenuhan nilai akademik sehingga tidak merosot.

“Kalau mereka mau boikot kampus, nanti kita lihat lah, karena kita juga belum bisa ambil langkah-langkah sekarang, apalagi saat ini kita masih dalam masa pandemi Covid-19,” tegasnya.

M. Kholil Ramli

Wartawan Serikat News