SERIKATNEWS.COM – Kasus penembakan terhadap DPO kasus Curanmor asal Kabupaten Probolinggo di wilayah Pulau Bali yang jadi perbincangan hangat, mengundang perhatian dari berbagai kalangan.

Salah satunya dari tokoh masyarakat dari tempat kelahiran terduga pelaku yang ditembak mati oleh anggota Buser Polres Tabanan Bali beberapa hari lalu. Langkah kepolisian sudah sepatutnya dan pantas didukung dalam penegakan hukum.

“Saya sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Tiris tentunya mendukung pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum dan memberantas pelaku kejahatan yang sudah terbukti bersalah,” kata salah satu tokoh masyarakat Tiris, Samsudin, Selasa (30/7/2024).

Namun, lanjut Samsudin, penegakan hukum itu harus dilakukan berlandaskan undang-undang yang berlaku. Perihal penembakan warga Tiris yang diduga pelaku Curanmor puluhan TKP di Pulau Bali disinyalir adanya pelanggaran.

“Kami duga adanya pelanggaran yang dilakukan oknum dari Polres Tabanan yang melanggar Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 dan juga undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM serta undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM,” ujar Samsudin.

Menurut Samsudin, penembakan yang seharusnya dilakukan oleh oknum dari Polres Tabanan bersifat atau bertujuan melumpuhkan terduga pelaku, bukan menghilangkan nyawanya.

“Seharusnya tembakannya itu melumpuhkan, bukan tembak mati mengenai bagian dadanya. Terlebih banyak masyarakat menyaksikan saat hari kejadian, terduga pelaku ini tidak memegang senjata tajam,” ungkap Samsudin.

“Jangan kemudian seenaknya mengeksekusi mati yang dalam hal ini masih diduga, karena yang bersangkutan ini belum pernah dipanggil dan belum pernah diperiksa sebelumnya sebagai tersangka yang seharusnya mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tambahnya.

Oleh karenanya, Samsudin berjanji, akan mengawal pihak terduga pelaku yang kini disebut sebagai korban untuk melaporkan perbuatan oknum dari Polres Tabanan ke Divisi Propam Polri dan Kompolnas.

“Tidak hanya ke Div Propam Polri dan Kompolnas saja, tapi akan kami laporkan juga ke Komnas HAM, agar kedepannya oknum polisi memperlakukan penegakan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tutur Samsudin.

“Dan semoga kejadian ini tidak terulang kembali, khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo. Jangan sampai terkesan penegak hukum malah melanggar hukum, kalau masyarakat melanggar hukum itu hal wajar, mungkin karena tidak tahu akan hukum,” pungkasnya.

MAFA

Wartawan Serikat News Probolinggo