KEBUMEN – Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pangan Assoc. Prof. Sugeng Santoso, menegaskan bahwa transformasi tata kelola pangan nasional harus ditopang oleh sistem informasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan uji coba Program Rice Journey di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi percontohan nasional pengembangan sistem tata kelola beras berbasis data.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta Ikatan Pemuda Penggerak Desa Indonesia (IPDA). Sinergi lintas sektor ini diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan pangan yang lebih modern, adaptif, dan berbasis data sebagai landasan penyusunan kebijakan nasional.

Menurut Sugeng Santoso, tantangan sektor pangan saat ini tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan presisi.

“Transformasi tata kelola pangan harus dimulai dari transformasi data. Ketika data produksi, distribusi, stok hingga konsumsi terintegrasi dalam satu sistem, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan secara presisi dan responsif,” ujar Sugeng Santoso pada Senin (27/7/2026).

Untuk mendukung transformasi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama BRIN mengembangkan Executive Decision Dashboard Rice Journey, sebuah Decision Support System (DSS) yang dirancang untuk merekam dan memantau perjalanan beras secara menyeluruh, mulai dari proses budidaya, panen, penggilingan, penyimpanan, distribusi, hingga diterima masyarakat sebagai konsumen akhir.

Sistem tersebut tidak hanya menyajikan data secara real time, tetapi juga dilengkapi dengan fitur analisis risiko, simulasi berbagai skenario kebijakan, serta early warning system yang memungkinkan pemerintah mendeteksi lebih dini potensi gangguan produksi, distribusi, maupun fluktuasi harga beras.

Sugeng menilai integrasi data lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan sistem informasi yang terhubung, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan akurasi perencanaan, mempercepat respons terhadap dinamika pasar, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan secara lebih efektif.

Pemilihan Desa Grenggeng sebagai lokasi uji coba dilakukan karena wilayah tersebut dinilai memiliki karakteristik yang merepresentasikan ekosistem pertanian padi di Indonesia. Desa ini memiliki hamparan sawah produktif, kelompok tani yang aktif, serta praktik budidaya yang dinilai layak menjadi model pengembangan sistem tata kelola beras berbasis data di berbagai daerah.

Dalam implementasinya, Ikatan Pemuda Penggerak Desa Indonesia (IPDA) berperan sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan masyarakat desa. Organisasi tersebut mendukung pendampingan lapangan, penguatan kapasitas kelembagaan desa, fasilitasi pengumpulan data pertanian, serta membangun kolaborasi antara petani, pemerintah desa, pemerintah daerah, kalangan akademisi, dan pemerintah pusat.

Menurut Prof. Sugeng, keberhasilan transformasi tata kelola pangan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda desa menjadi faktor penting untuk memastikan data yang dihimpun akurat, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Prof. Sugeng juga menyoroti capaian sektor pangan nasional yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data pemerintah, stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,23 juta ton, yang disebut sebagai salah satu tingkat cadangan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan tata kelola agar keberhasilan tersebut dapat diterjemahkan menjadi ketahanan pangan yang berkelanjutan.

“Rice Journey bukan sekadar proyek digitalisasi pertanian. Ini adalah transformasi tata kelola pangan nasional. Data harus menjadi dasar setiap kebijakan sehingga pemerintah mampu menjaga stabilitas produksi, memperkuat distribusi, melindungi petani, dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kebumen menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Sebagai salah satu sentra produksi beras di Jawa Tengah, daerah ini terus meningkatkan produktivitas melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, perluasan luas tanam hingga sekitar 170 ribu hektare, serta pengembangan sistem irigasi pompa guna meningkatkan intensitas tanam.

Melalui kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, BRIN, Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan IPDA, Rice Journey diharapkan menjadi model nasional dalam pengembangan tata kelola beras berbasis data yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pangan nasional melalui pemanfaatan teknologi, riset, dan integrasi data untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

Kirwan