Keadilan Terhadap Perempuan Dan Anak

3092
Ilustrasi: Rappler

Beberapa tahun terakhir, bangsa kita, Indonesia diguncang dengan isu negara agama (khilafah) yang menggantikan Pancasila. Isu agama sebagai mainan politik identitas menjadi sangat dominan.

Disibukkan dengan upaya mengantisipasi gerakan khilafah yang merongrong Pancasila, tampaknya perhatian kita terhadap isu-isu yang lain agak mengendor. Sebut saja isu tentang pemberdayaan perempuan dan anak.

Selama beberapa tahun pemerintahan Jokowi, menteri yang bertugas di bidang pemberdayaan perempuan dan anak kurang disorot oleh media. Pemberitaan terkait masalah pemberdayaan perempuan dan anak tidak cukup mendapat tempat di hati media.

Bisa dikatakan, minimnya pemberitaan media terkait pemberdayaan perempuan dan anak mencerminkan media massa yang kurang adaptif dengan problem gender. Problem bias gender yang menimpa media hanya salah satu contoh saja.

Mesti diakui bahwa dalam banyak hal, laku politik dan hidup harian kita sebagai warga negara cenderung bias gender atau diskriminatif terhadap perempuan dan anak. Ketidakadilan sosial sebagai pengingkaran terhadap sila ke-5 Pancasila tampak pada berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak menjadi korban keganasan, keberingasan dan kebrutalan oknum laki-laki.

Seiring waktu berjalan, Presiden Jokowi pada periode keduanya akan menitikberatkan program kerjanya yaitu pembangunan sumber daya manusia. Jargonnya: menuju SDM Indonesia yang unggul.

Tak pelak lagi, program tersebut menyasar pihak pertama dan dasar yaitu perempuan dan anak. Kesehatan dan pendidikan perempuan sangat menentukan kesehatan dan pendidikan seseorang menuju keberhasilannya sebagai manusia unggul.

Problem besar yang sering dialami terkait hal ini adalah akses perempuan kepada sumber daya sosial-ekonomi. Mereka sering tidak punya modal, pengetahuan, keterampilan untuk berusaha dan bekerja. Akibatnya, mereka bergantung kepada pihak laki-laki. Akses terhadap politik juga masih kecil (30%) kursi di DPR/DPRD. Semestinya, porsi perempuan sama dgn laki-laki yaitu 50% jika kita mengakui dan memandang bahwa perempuan dan laki-laki itu setara.

Baca Juga:  Relevansi Pemikiran Tan Malaka di Era Milenial

Oleh karena itu, salah satu tugas terpenting pemerintahan Jokowi pada periode keduanya adalah menempatkan figur yang tepat untuk mengisi pos menteri pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Dia mestilah figur yang kaya pengalaman mengadvokasi masalah perempuan dan anak, berintegritas, berpengetahuan luas, dan mendapatkan pengakuan serta kesaksian dari masyarakat akan kiprahnya.

Yang terakhir, figurnya mestilah perempuan karena sesama perempuan lebih bisa memahami pergulatan hidup sebagai perempuan yang sangat kompleks. Dari kodratnya yang berbeda dengan laki-laki yaitu kapasitas untuk mengandung, melahirkan dan merawat generasi masa depan, kita mesti memandang keadilan bagi perempuan secara berbeda pula. Di sini, keadilan untuk perempuan tidak bisa diterapkan secara sama seperti kepada laki-laki.