Penangan pengamanan laut harus lah betul-betul dijaga, agar sumber daya yang ada di dalam laut tetap bersih dan semua hewan yang disana agar tidak tercemar dan juga tidak perlindungan keamanan untuk laut sudah diobrolkan.

Menko Polhukam Mahfud Md membahas omnibus law keamanan laut dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Mahfud mengatakan sudah ada kesepakatan terkait rancangan omnibus law keamanan laut.

“Sudah ada kesepakatan begini, kita akan menyiapkan rancangan omnibus keamanan laut,” kata Mahfud usai pertemuan di kantor Kemaritiman dan Investasi, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).

Mahfud Md bukan hanya berbicara tentang hal itu, akan tetapi dia juga mengatakan bahwa saat ini ada 17 undang-undang yang mengatur berbagai lembaga terkait penanganan di laut. Akibatnya, menurut Mahfud, investasi terhambat dan proses bongkar muat jadi lambat.

“Sekarang ada 17 undang-undang yang mengatur secara berbeda memberikan kewenangan lembaga berbeda sehingga penanganan di laut terutama proses investasi, proses perdagangan, proses bongkar muat lama sekali,” ucapnya.

Menurut Mahfud, untuk pemangkasan aturan perlu melibatkan lembaga dan kementerian lain yang terkait. Misalnya, Kepolisian, TNI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perikanan dan Kelautan hingga Imigrasi.

“Memang ini harus melibatkan banyak institusi tadi sudah disepakati ada Pak Tito (Mendagri Tito Karnavian) juga mantan Kapolri. Nanti akan diundang semua yang punya kewenangan di laut seperti Polair, Angkatan Laut, Kemenhub, KKP dan TNI serta Imigrasi punya aturan sendiri. Nah itu menyangkut laut sebanyak aturan itu kita ingin menyederhanakan proses perizinan termasuk proses investasi dan lalu lintas orang dan barang ingin dipermudah,” jelas Mahfud.

Lebih jauh, dia menjelaskan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain. Dia berharap aturan itu sudah selesai pada tahun 2020 mendatang. “Nanti tahap awal kita akan mengumpulkan stakeholder di tingkat pemerintah, Angkatan Laut, Polair, Bea Cukai, Kemlu dan Kemenkum HAM, mudah-mudahan kuartal tahun 2020 sudah selesai. Ini sudah masuk prolegnas juga,” ucapnya.

Kalau ada satu pintu kan lebih menarik kalau kita ingin menyusun suatu perubahan dalam sistem perlautan. “Nanti akan ada satu pintu. Ide UU yang ada pesan Pak Jokowi semua cenderung akan tangani bakamla tetapi tanpa menarik aset kewenangan non perizinan dan pemeriksaan kecuali terkait bidangnya pokoknya masing-masing tetap berjalan,” sambung Mahfud.

Jimben El Rifai

Reporter SerikatNews di Yogyakarta