SUMENEP – Nama Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin (ZA), kini terseret dalam badai kontroversi. Di tengah seruannya menutup praktik prostitusi di wilayahnya, dugaan pemerasan terhadap para mucikari mencoreng citranya.

Dalam pernyataannya, ZA menegaskan komitmennya untuk memberantas prostitusi. Ia mengajak para mucikari mencari pekerjaan yang halal dan bermartabat.

“Saya tidak akan membiarkan tempat seperti itu dibuka lagi,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada Serikat-News, Jumat (14/3/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menyinggung latar belakang keluarganya yang, menurutnya, berasal dari lingkungan baik dan tidak bergantung pada bisnis yang bertentangan dengan norma sosial maupun agama.

“Saya dan keluarga besar bukan keturunan mucikari yang hanya bisa makan dengan menjual tubuh. Apa artinya uang segitu bagi kami?” tegasnya.

Namun, di balik deklarasi moral tersebut, ZA justru diduga terlibat pemerasan. Ia disebut meminta uang Rp10 juta dari tiga mucikari setelah penggerebekan delapan PSK di tiga lokasi pada 6 September 2024. Mucikari yang menolak membayar disebut-sebut diancam hukuman penjara.

Salah satu mucikari, Addur, mengaku telah menyerahkan Rp6 juta langsung kepada ZA dengan kepala desa Beluk Ares sebagai saksi.

Aktivis Dear Jatim, M. Ferdi D.H., menilai ada kontradiksi besar dalam sikap ZA yakni dengan melakukan eksploitasi –  mempublikasikan wajah para PSK yang digerebek.

“Kalau dia benar-benar ingin memberantas prostitusi, kenapa ada dugaan pemerasan? Ini bukan soal moral, ini soal penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.

ZA hingga kini memilih diam meski desakan publik semakin besar. Ia bahkan mengabaikan panggilan pertama dari kepolisian, memaksa Polres Sumenep melayangkan panggilan kedua.

Publik pun bertanya-tanya: benarkah perang ZA melawan prostitusi adalah sikap moral murni? Atau hanya topeng untuk menutupi skandal yang kini mengancamnya?

Sementara itu, kepolisian menghadapi ujian besar. Jika dugaan pemerasan terbukti, ZA bisa terjerumus dalam skandal yang menghancurkan karier politiknya. Namun, mampukah hukum benar-benar ditegakkan, atau justru permainan politik akan menyelamatkannya?

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur