SUMENEP – Ketua Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya, M. Darol, menyampaikan kritik terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep, Arif Susanto, yang dinilai kurang komunikatif dalam merespons pertanyaan dari masyarakat maupun awak media.

Menurut Darol, Arif kerap kali sulit dihubungi, baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat. Hal tersebut, kata dia, menghambat aliran informasi yang semestinya dapat disampaikan kepada publik, khususnya terkait persoalan lingkungan di Sumenep.

“Sulit sekali menghubungi Pak Arif, padahal banyak pertanyaan masyarakat yang perlu dijawab. Jangan sampai pejabat publik malah menutup diri,” ujar Darol kepada Serikat-News, Rabu (9/4/2025).

Darol menilai, sebagai instansi teknis, DLH semestinya menjadi pihak terdepan dalam menangani isu-isu lingkungan, seperti limbah, sampah, dan pencemaran yang kerap menjadi keluhan warga. Ia khawatir, sikap tertutup pimpinan DLH justru menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

“Kalau kepala dinasnya tidak responsif, bagaimana publik bisa percaya? Apalagi ini menyangkut lingkungan yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat,” katanya.

Sikap tersebut, menurut Darol, juga dinilai bertentangan dengan instruksi Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, yang sebelumnya meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

“Semua OPD harus meningkatkan kinerja. Jangan lambat, jangan cuek. Masyarakat butuh pelayanan cepat dan tepat,” kata Bupati Fauzi dalam pernyataan beberapa waktu lalu.

Darol juga menyinggung minimnya progres sejumlah program DLH, terutama dalam penanganan sampah liar dan pengelolaan limbah rumah tangga. Ia menilai, kurangnya komunikasi membuat publik sulit mengetahui perkembangan dari program-program tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala DLH Sumenep, Arif Susanto, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi dari Serikat-News juga belum direspons.

Darol pun meminta Bupati Sumenep mengevaluasi kinerja Kepala DLH. Ia menegaskan bahwa ketidakresponsifan pejabat publik dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup di daerah.

“Kalau memang tidak sanggup menjalankan tanggung jawab, lebih baik diganti saja. Masyarakat tidak bisa terus menunggu,” ujarnya.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur