SERIKATNEWS.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar pendidikan PAUD di Jatim dilakukan secara holistik integratif. Yaitu, penanganan anak usia dini harus dilakukan secara utuh atau menyeluruh, yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraannya.

Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dan berbagai elemen baik masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan anak Indonesia khususnya Jatim, yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

“Anak merupakan aset bangsa yang menentukan masa depan bangsa dan negara. Maka pengembangan anak usia dini yang holistik integratif dan berkualitas merupakan salah satu kunci penting pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Sehingga para Bunda PAUD yang baru saja dilantik ini menjadi bagian dari penguatan SDM Indonesia yang berkualitas lahir batin,” katanya saat mengukuhkan 35 orang Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jatim yang dilakukan secara hybrid digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin 20 September 2021.

Khofifah mengatakan, dalam pendidikan PAUD ini ada berbagai unsur yang harus saling mendukung satu dengan yang lain. Mulai dari sarana prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat dan unsur lainnya. Untuk itu, dibutuhkan pembinaan serta pelatihan bagi unsur-unsur terkait salah satunya guru atau tenaga pendidiknya.

“Pendidikan di PAUD ini bagaimana anak-anak bisa mengenali ekosistem di lingkungannya yang hari ini bergerak sangat dinamis. Maka proses rekrutmen dari guru PAUD ini harus menjadi perhatian bagaimana kompetensi dan pemahamannya mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni ini harus menjadi satu kesatuan,” katanya.

Khofifah juga mengatakan, salah satu yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan adalah kualitas SDM, seperti yang tertuang dalam lima program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI. Bahwa seperti yang disampaikan Presiden  Joko Widodo bahwa untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing maka PR yang harus dilakukan adalah menurunkan angka stunting, termasuk di dalamnya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Penurunan angka stunting, AKI dan AKB ini, harus menjadi satu kesatuan. Hal ini dikarenakan ketiga hal tersebut menjadi referensi bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan daya saing.

“Untuk itu saya berpesan kepada Bunda PAUD kab/kota untuk memperhatikan hal ini secara serius mengingat hal tersebut erat kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM dan daya saing kita. Apalagi Bunda PAUD ini kan rata-rata istri Bupati/Walikota sehingga melekat juga sebagai Tim Penggerak PKK. Jadi bagaimana membangun life cycle ini termasuk berkoordinasi dengan OPD terkait termasuk BKKBN. Karena soal stunting misalnya, tidak cukup sosialisasi di 1.000 hari pertama kehidupan atau saat ibu hamil, tapi harus dimulai ketika usia remaja,” lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Khofifah meminta agar ke depannya tiap desa di Jatim harus memiliki PAUD. Hal ini dikarenakan PAUD merupakan tahapan pendidikan anak usia dini yakni usia 0-6 tahun atau yang biasa disebut golden age.

“Dengan adanya PAUD di setiap desa maka diharapkan anak-anak di usia golden age ini mendapatkan pendidikan yang membentuk karakter anak sejak dini,  tentunya dengan pemberian gizi yang seimbang, stimulasi dan atau rangsangan bekaitan dengan perkembangan otaknya. Selain itu pendidikan PAUD menjadi tahapan pendidikan yang membantu anak-anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut,” harapnya.

Tidak hanya itu, orang nomor satu di Jatim ini juga meminta para Bunda PAUD kab/kota untuk memantau proses pembelajaran PAUD di wilayahnya agar mengajarkan kehidupan penuh toleransi dan saling menghargai serta saling menghormati.

“Mohon para Bunda PAUD untuk bisa berkeliling terjun ke lapangan di wilayahnya memastikan jangan sampai ada PAUD yang mengajarkan nilai-nilai yang tidak selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasar  Pancasila,” pesannya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Peserta Didik Direktorat PAUD Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen Kemendikbudristek, Maryana, meminta kepada Bunda PAUD kab/kota yang baru saja dikukuhkan ini untuk ikut memberikan advokasi, mensosialisasikan, memfasilitasi dan memberikan informasi kepada OPD terkait yang berhubungan layanan pendidikan. Serta mengoptimalkan layanan PAUD yang mmempunyai kualitas dan sudah berbasis kepada pengembangan anak usia dini holistik integratif.

“Artinya tidak hanya pendidikan saja namun kaitanya dengan pemenuhan kesehatan dan gizi, perlindungan, pengasuhan dan perawatan. Selain itu Bunda PAUD untuk sama-sama melakukan sinergi dan support kepada Bupati/Walikota menginisiasi Perwali atau Perbup terkait holistik integratif. Sehingga dapat bermitra, berbagi peran dan tugas sesuai fungsi tugas masing-masing kaitannya pemenuhan kebutuhan esensi anak sehingga setelah ini pokja bunda PAUD bisa dibentuk di masing-masing kab/kota,” pungkasnya. (*)

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.