Penulis: Serikat News
Selasa, 30 Maret 2021 - 22:09 WIB
SERIKATNEWS.COM – Informasi bohong (hoaks) terkait vaksinasi dinilai mengganggu kelancaran program pemerintah. Hingga saat ini, sudah ada 150 hoaks terkait vaksinasi. 113 di antaranya sudah diproses kepolisian karena mengganggu program vaksinasi.
Tidak hanya penyelenggaraannya, tetapi juga berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dari hulu hingga ke hilir, seperti kerja-kerja kolaboratif, multi stakeholder atau kerja sama antara pemangku kepentingan. Tujuannya untuk memberantas hoaks.
“Ada literasi digital, ada juga proses klarifikasi-klarifikasi. Baru bila itu sudah dilaksanakan, namun pada praktiknya masih ada kasus. Mari kita gunakan pasal-pasal hukum. Ada Kominfo yang bisa melakukan pemblokiran atau kepolisian yang memroses para pelaku pembuatan hoaks,” kata Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Donny Budi Utoyo dalam dialog yang diselenggarakan secara daring oleh KPCPEN, Selasa, 30 Maret 2021.
Dok. Kominfo
Dalam dialog bertema “Hoax Dilawan Jangan Dibiarkan” tersebut, Ketua Presidium Mafindo Septiadji Eko Nugroho menyebutkan problem hoaks di Indonesia karena berbagai faktor. Termasuk literasi digital yang dinilainya kurang.
Faktor lain membuat hoaks masih bebas berkeliaran di Indonesia adalah rasa percaya di antara masyarakat yang tergerus, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan. “Soal trust ini membutuhkan partisipasi semua elemem masyarakat dan juga khususnya dari pemerintah bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik, lebih merangkul dan lebih menjelaskan,” katanya.
Menurutnya, vaksinasi adalah program yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di tanah air. Pemerintah berencana memperbanyak sekaligus mempercepat program penyuntikan vaksin virus corona (SARS-CoV-2) untuk 181,5 juta penduduk di Tanah Air, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus penyebab Covid-19.
Untuk itulah, masyarakat diminta agar saring sebelum sharing semua hal yang berkaitan dengan vaksinasi agar herd immunity dapat terbentuk sesuai yang diharapkan. Sehingga kesehatan negara segera pulih, dan ekonomi dapat segera bangkit. (*)
JAKARTA – Advokat Moh. Ali Murtadho kembali menunjukkan perannya dalam pendampingan perkara hukum nasional dengan mendampingi Wakil Gubernur Bangka Belitung,
PROBOLINGGO – Pembangunan Hotel Azana Style Probolinggo resmi dimulai melalui prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Kecamatan Kraksaan Kabupaten
YOGYAKARTA – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal,
YOGYAKARTA — PT Taru Martani kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan pekerja dan nilai kemanusiaan. Direktur Utama PT Taru Martani, Widayat
JAKARTA – Sengketa internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mengemuka setelah kuasa hukum penggugat mempertanyakan keabsahan Muswil IX Jawa Barat.
JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Wadhwani Foundation dan PT Indosat Tbk untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan