SERIKATNEWS.COM – Mahfud MD mengatakan saksi dalam perkara hukum tata negara seperti perselisihan hasil pemilihan umum tidak perlu meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Nggak ada itu LPSK. LPSK itu untuk perlindungan orang yang menjadi saksi dalam hukum pidana. Kalau Anda diancam jadi saksi dalam hukum pidana,” kata Mahfud MD, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Mahfud menyatakan bahwa sesuai prosedur, saksi dalam perkara hukum tata negara cukup meminta pengawalan polisi apabila menerima teror.

“Lagipula tadi semua saksi di MK ditanya, apakah ada yang diancam. Dijawab para saksi tidak ada yang diancam,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Pada hari Rabu, MK menggelar sidang ketiga PHPU Pilpres dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pemohon dalam hal ini Prabowo-Sandiaga. MK membatasi para pihak yang berperkara untuk menghadirkan maksimum 15 saksi dan dua orang ahli.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.