SUMENEP – Sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya, Aliansi Penyelamat Masyarakat Sumenep (APMS) serta Pemuda Demokrasi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengurai Persoalan Sampah di Kabupaten Sumenep”, Minggu (27/4/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Potre Koneng Bappeda Sumenep ini menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep Arif Susanto, pengamat kebijakan publik Noval serta aktivis pemuda lingkungan Khairil Anwar.

Dalam diskusi tersebut, berbagai persoalan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep didiskusikan secara mendalam. Mulai dari minimnya infrastruktur pengelolaan, rendahnya kesadaran masyarakat hingga pentingnya peran media sosial sebagai sarana kritik terhadap kinerja pemerintahan.

Aktivis lingkungan Khairil Anwar mengungkapkan bahwa masalah sampah di Sumenep sudah menjadi isu klasik yang terus berulang. Ia menyoroti tumpukan sampah yang sering terlihat di beberapa titik kawasan kota Sumenep yang beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial. Hal ini memicu pertanyaan publik tentang keseriusan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menangani persoalan tersebut.

“Di satu sisi, memang masyarakat perlu diedukasi agar tidak membuang sampah sembarangan. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus serius memperhatikan ketersediaan tempat penampungan sampah,” ujar Khairil di hadapan peserta FGD.

Menurut Khairil, kekurangan fasilitas seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) menjadi faktor utama penyebab sampah menumpuk dan sulit dikendalikan. Ia menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

“Kita tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan fasilitas yang cukup seperti TPS agar sampah tidak terus menggunung,” tambahnya.

Lebih lanjut Khairil menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bentuk kecintaan terhadap daerah bukan kebencian. “Pemerintah punya kebijakan, masyarakat punya hak untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan tersebut. Kedaulatan terletak pada rakyat, jangan sampai rakyat menjadi penyebab masalah,” tegas Khairil.

Sementara Kepala DLH Sumenep Arif Susanto mengatakan bahwa pihaknya memiliki keterbatasan kewenangan dalam penyediaan sarana pengelolaan sampah seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

“Kita dari DLH hanya sebatas mengusulkan. Untuk penyediaan TPS, TPST ataupun fasilitas umum lainnya itu merupakan ranah Dinas PUTR,” ujar Arif di hadapan peserta FGD.

Arif juga mengeluhkan minimnya alokasi anggaran untuk sektor kebersihan. Ia menyebut, idealnya DLH menerima alokasi 3% dari total APBD, namun dalam kenyataannya, anggaran tersebut kerap dipangkas karena efisiensi.

“Meski dengan keterbatasan yang ada, kami tetap berusaha maksimal agar pengelolaan sampah tetap berjalan,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik Noval menyoroti pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi strategis antara masyarakat dan pemerintah.

“Di era digital ini, aktivis punya cara tersendiri untuk menyampaikan kritik melalui media sosial. Ini menjadi kanal penting untuk mengontrol jalannya pemerintahan termasuk persoalan sampah,” jelas Noval.

FGD ini ditutup dengan seruan agar pemerintah dan masyarakat bersinergi membangun kesadaran kolektif untuk mewujudkan Sumenep yang lebih bersih dan sehat.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur