Connect with us

News

Mendes PDTT Anjurkan Dana Desa untuk Bangun Pos Jaga di Gerbang Desa

Published

on

Posko Informasi Siaga Pencegahan Covid-19 © Humas Kemendes PDTT

SERIKATNEWS.COM – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mendorong pemerintah desa untuk membangun pos jaga di setiap gerbang masuk desa sebagai upaya pencegahan meluasnya wabah Covid-19 ke desa. Pos jaga desa dapat dikelola oleh relawan desa lawan Covid-19 yang telah dibentuk oleh masing-masing desa.

Gus Menteri (sapaan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar) mengatakan bahwa pos jaga desa bertugas untuk memantau mobilitas keluar-masuknya warga ke desa. Menurutnya, warga yang keluar-masuk desa dalam kepentingan apa pun, harus tercatat dan terdata dengan rapi dan jelas.

“Pos jaga desa ini penting. Posisinya di mana, di gerbang desa. Tugasnya adalah memantau mobilitas keluar-masuknya warga. Jadi warga yang keluar ditanya mau ke mana, dari mana, ada formulir yang sudah disiapkan. Format formulirnya sudah disiapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kemudian formulir tersebut diisi baik oleh petugas pos jaga ataupun oleh warga secara mandiri,” ujar Gus Menteri, Senin (6/4/2020).

Ia menegaskan, pos jaga desa wajib menanyakan dengan jelas terkait lokasi tujuan warga yang akan bepergian. Jika lokasi yang akan dituju tersebut merupakan kawasan yang telah terpapar Covid-19, maka petugas pos jaga desa wajib menyarankan warga tersebut untuk mengurungkan keinginannya.

“Ditanya mau ke mana, kalau misalnya mau ke daerah yang sudah betul-betul parah (terpapar Covid-19), sebaiknya pos jaga desa menyarankan agar tidak ke sana. Warga diberikan pemahaman betul, agar jangan sampai ketika pulang justru membawa virus Covid-19,” ujarnya.

© Humas Kemendes PDTT

Selain mendata mobilitas warga desa, lanjut Gus Menteri, pos jaga desa juga harus melakukan pemeriksaan terhadap suhu badan warga yang hendak keluar maupun yang hendak masuk ke desa. Hal ini bertujuan untuk memantau dan memastikan kesehatan warga yang keluar masuk desa.

Baca Juga:  Di bawah Kendali Marsekal Hadi Tjahjanto TNI Akan Progress

“Pemeriksaan suhu badan bisa menggunakan thermometer. Kalau thermometer yang model infra red laser tembak tidak ada, bisa menggunakan thermometer yang biasa saja, tapi kalau sudah dipakai langsung dicuci dengan alkohol atau dicuci dengan hand sanitizer,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa hal terpenting yang menjadi tugas pos jaga desa adalah memonitor dan melakukan pemeriksaan terhadap warga desa yang baru pulang dari rantau, baik dari luar kota ataupun luar negeri.

“Siapa pun warga yang baru datang dari luar kota ataupun luar negeri harus mendapatkan pemantauan yang intensif. Mereka yang baru datang dari luar kota ataupun luar negeri, harus diingat bahwa mereka statusnya adalah ODP (Orang Dalam Pemantauan),” ujarnya.

Terkait hal-hal yang perlu disediakan di pos jaga, selain formulir, pos jaga desa juga perlu menyiapkan alat penyemprotan disinfektan, cairan pembersih tangan (hand sanitizer), alat kesehatan untuk deteksi dini dan lainnya. Selain itu, pos jaga desa juga perlu menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan Iain-Iain.

“Jadi, langkah pencegahan yang paling penting yakni memantau mobilitas warga desa. Oleh karena itu, untuk mobilitas ini, harus diberi pemahaman kepada masyarakat desa untuk tidak keluar atau masuk ke desanya jika tidak terpaksa. Jadi, untuk masalah mobilitas warga desa ini harus dipantau dengan baik agar desa itu tertangani dengan baik,” katanya.

Tugas Pos Jaga Desa selama 24 jam itu adalah; pertama, mendata dan memeriksa mobilisasi warga dan tamu. Kedua, mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa. Ketiga, mendata dan memeriksa warga desa yang baru datang dari luar desa/luar daerah.

Baca Juga:  BMKG: Jaksel-Jaktim Waspada Potensi Hujan Disertai Petir

Keempat, merekomendasikan warga desa dari luar desa/luar daerah untuk ditempatkan di ruang isolasi, kecuali yang dapat menunjukkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang. Kelima, merekomendasikan warga yang kurang sehat (sebagaimana kriteria PDP) untuk ditempatkan di ruang isolasi.

Perlu diketahui bahwa Menteri Desa telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap Covid-19 dan penegasan PKTD. Surat edaran ini jadi acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa.

Untuk Desa Tanggap Covid-19, dalam SE disebutkan terkait pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan struktur dan tugas yakni diketuai oleh Kepala Desa dengan wakilnya ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai mitra disebutkan meliputi Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Mengenai Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 disebutkan dalam SE tersebut salah satunya yakni melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui pencatatan tamu yang masuk ke desa, pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah Iain, pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar dan Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) Covid-19.

Advertisement

Popular