Connect with us

News

PBNU Meminta Pemerintah Mengarusutamakan Fungsi Laut dan Maritim

Published

on

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj (Dok, SerikatNews)

SERIKATNEWS.COM – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982).

“Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994, karena itu tindakan Coast Guard RRT mengawal kapal nelayan berbendera China di peraian Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima,” kata KH. Said Aqil Siroj dalam siaran persnya, Senin (6/1/2020).

Berdasarkan situasi tersebut, PBNU mendorong pemerintah RI supaya tidak lembek dan tidak menegosiasi perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi. Meskipun China merupakan inverstor terbesar ketiga di Indinesia.

“Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun,” tegas Ketua Umum PBNU.

Lebih lanjut, PBNU meminta, dalam jangka panjang pemerintah harus mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan arus ekonomi dan geopolitik, di mana kedudukan laut yang sangat strategis sebagai basis pertahanan.

Oleh sebab itu, pulau-pulau perbatasan Indonesia yang rawan gejolak, termasuk laut selatan China, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tapi terdepan.

“Ketidaksungguhan pemerintah dalam geopolitik, ekonomi dan pertahanan akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensi untuk maju dan sejahtera dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari seperti amanat founding fathers,” ungkapnya.

Kemudian Kiai Siad menegaskan, bagi Nahdlatul Ulama, NKRI adalah harga mati. Sehingga hukum membela keutuhan tanah air adalah fardhu ain (wajib bagi setiap orang Islam). Dan barang siapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid.

Baca Juga:  Mendes Dorong Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa

“Man maata liajli wathonihi maata syahiidan,” tutup Kiai Said Aqil.

Advertisement

Popular