SUMENEP – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang seharusnya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Karangbudi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, menuai polemik. Sejumlah warga mempertanyakan keabsahan data penerima setelah diketahui mayoritas bantuan justru diduga diterima oleh perangkat desa yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 80% penerima bantuan berasal dari kalangan perangkat desa, termasuk sekretaris inisial M dan bendahara desa inisial IM yang sebelumnya telah terungkap menerima bantuan. Fakta ini menimbulkan spekulasi bahwa proses seleksi penerima bantuan tidak berjalan transparan dan berpotensi diwarnai kepentingan pribadi.

Seorang warga setempat yang kondisi rumahnya cukup memprihatinkan mengungkapkan rasa kekecewaannya atas bantuan yang dinilai tidak adil tersebut.

“Kami sudah mengajukan bantuan karena rumah kami masih belum layak, tapi justru yang menerima adalah perangkat desa yang rumahnya bagus. Kami hanya ingin keadilan,” keluhnya, Rabu 26 Februari 2025.

Diketahui, Program BSPS dikelola oleh Kementerian PUPR dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi warga kurang mampu. Namun, dengan mayoritas penerima berasal dari kalangan perangkat desa, dan masyarakat menilai program ini tidak berjalan sesuai sasaran. Warga pun mendesak agar pihak berwenang turun tangan untuk mengevaluasi distribusi bantuan.

“Kami berharap ada transparansi dalam penyaluran bantuan ini. Jangan sampai hak masyarakat miskin diambil oleh mereka yang seharusnya membantu rakyat,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah desa terkait dugaan penyalahgunaan bantuan ini. Sementara itu, masyarakat berharap ada audit menyeluruh untuk memastikan bahwa program BSPS benar-benar diberikan kepada warga yang berhak.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur