SERIKATNEWS.COM – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kediri menggelar diskusi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mahasiswa mencermati bahwa petani di Kabupaten Kediri masih belum mendapatkan akses yang layak baik dari proses perencanaan hingga distribusi hasil panen. Banyak persoalan yang menjadi lokus diskusi, beberapa persoalan yang dibahas adalah persoalan mengenai hilangnya pupuk di pasaran, sulitnya distribusi hasil panen, dan menjaga harga jual yang stabil.

Salah satu persoalan yang cukup krusial beberapa waktu lalu adalah banyaknya keluhan mengenai sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi yang biasanya mudah ditemukan di kios-kios resmi penjualan pupuk. GMNI sebagai organisasi mahasiwa mencoba mengkomunikasikan secara langsung masalah tersebut kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.

“Kami, sebagai mahasiswa yang berstatus sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab terhadap persoalan yang terjadi, tidak terkecuali persoalan mengenai problematika  pertanian yang saat ini sedang terjadi di masyarakat,” tutur Rohman selaku anggota GMNI Kediri, Kamis (1/10/2020).

Menurutnya, pemerintah dinilai blunder terkait waktu pengesahan Permentan No. 01 Tahun 2020 tentang alokasi pupuk dan harga eceran tertinggi yang notabene bertepatan dengan musim tanam pertama periode tahun 2020.

“Permentan yang digagas pemerintah pusat sebenarnya bagus dan perlu mendapatkan apresiasi karena esensinya yang mencoba menertibkan distribusi pupuk di pasaran. Namun waktunya tidak tepat, saat ini akan musim tanam tapi pupuk malah hilang,” jelas Rohman.

Selain pupuk bersubsidi yang langka, GMNI Kediri juga mengulik persoalan tentang masih banyaknya kelompok tani yang belum maksimal fungsinya.

Samsul yang juga sebagai anggota GMNI Kediri mengatakan bahwa data dari SIMLUHTAN per tanggal 1 Oktober 2020 menunjukkan ada 1562 Kelompok Tani (Poktan) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Jika diambil rata-rata, maka ada 3-4 poktan per-desa. Adanya Poktan yang idealnya menjadi ujung tombak dalam upaya mewadahi setiap kebutuhan petani nyatanya masih belum maksimal fungsinya.

Dibutuhkan pendampingan oleh pihak terkait, yang saya maksud adalah Penyuluh Pertanian di lingkup Kecamatan atau lembaga diatasnya yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri,” ujarnya.

Anang Widodo selaku kepala DISPERTAN menyebutkan banyak faktor mengapa poktan di Kabupaten Kediri tidak dapat bekerja secara maksimal. Kondisi dan karakter poktan di setiap daerah berbeda-beda, pun dengan problematika yang dihadapinya.

“Minimnya jumlah penyuluh pertanian  di tingkat kecamatan bisa menjadi salah satu faktor mengapa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh petani itu semakin sulit,” ujar Anang.

Namun, Anang Widodo menjelaskan lebih lanjut bahwa kompleksitas permasalahan pertanian di Kabupaten Kediri sebenarnya bisa diurai dan ditemukan solusinya apabila semua pihak dapat duduk bersama dan berkomitmen agar masalah yang muaranya di pusat dapat diselesaikan di tingkat daerah.

GMNI Kediri sebagai elemen dari mahasiswa mendukung penuh upaya yang digagas oleh DIPERTABUN Kabupaten Kediri dengan menggagas sebuah usulan mengenai pembentukan satu badan penjaminan atau avalist di bawah naungan BUMD yang bertujuan untuk menjamin bahwa kebutuhan petani dapat terakomodir.

“Baik dari unsur perencanaan, produksi, hingga distribusi hasil panen, kesemuanya harus ditata sedemikian rupa agar badan penjaminan ini dapat bekerja dengan baik dan dikontrol langsung oleh pemerintah daerah atau Bupati,” pungkas Samsul.

Muhamad Fauzi Zakaria