Connect with us

Opini

Pilkada sebagai Perjuangan Politik Rakyat

Published

on

Pilkada
Ilustrasi: Net

Sering kita mendengar para calon kepala daerah menyebut upaya politiknya sebagai wujud ijtihad. Sering juga mereka mengatakan bahwa proses keikutsertaannya di dalam kontestasi politik sebagai perjuangan untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan bagi rakyat. Hal tersebut tentu tidak bisa serta merta disalahkan, kecuali mereka yang menjadikan ijtihad dan perjuangan untuk rakyat hanya sebagai cara mengelabuhi rakyat agar mereka dipilih. Bahkan demi untuk mendapatkan kekuasaan, cara paling kotor sekalipun sering kali dilakukan. Mulai dari menjatuhkan nama baik kompetitor, menyuap penyelenggara, hingga belanja suara.

Tulisan ini tidak akan terlalu dalam membahas Pilkada dalam kaitannya dengan para kandidat. Tulisan ini mencoba untuk mengajak bagaimana kita bersama-sama memaknai Pilkada sebagai perjuangan politik rakyat, bukan hanya perjuangan politik para kandidat.

Kesempatan Penentu

Pilkada bukan proses yang berdiri sendiri, terpisah dari proses sosial-ekonomi-politik sebelum dan sesudahnya. Sebelum Pilkada, ada suatu kondisi di mana kekuasaan dijalankan melalui berbagai kebijakan berikut dampak-dampaknya. Rakyat dapat merasakan secara langsung, menilai, dan memutuskan apa yang harus dilakukan saat kekuasaan tersebut berlangsung. Telah diperjuangkan kemudian bersyukur, ditinggalkan kemudian menyesal, atau disengsarakan kemudian melawan. Rakyat juga dapat menentukan apa yang harus diputuskan saat Pilkada berikutnya.

Setelah Pilkada, “kepengurusan” daerah segera direstrukturisasi (ada yang dipindah, diganti, atau bahkan purna tugas), kebijakan dirancang, dan program dijalankan. Dan dampaknya akan dapat dirasakan kembali oleh rakyat. Rakyat bisa menilai apakah keputusan (pilihan) politiknya harus disyukuri atau disesali.

Pada akhirnya, semua kembali kepada rakyat. Jika demikian, maka kita perlu sepakati bersama bahwa Pilkada adalah kesempatan bagi rakyat untuk menentukan masa depannya sendiri. Jika yang dimaksud peserta di dalam Pilkada adalah para kontestan, maka Pilkada hanya kesempatan bagi partai politik dan kandidat (calon perseorangan).

Baca Juga:  Madilog Dalam Sepak Bola

Dalam hal tersebut, rakyat sebagai pemilih hanyalah salah satu instrumen saja untuk menambah syarat legitimasi (subordinat). Namun jika peserta yang dimaksud adalah seluruh komponen sosial yang ada kecuali penyelenggara, maka rakyat adalah peserta yang sebenarnya paling berkepentingan. Karena rakyat adalah yang memiliki kepentingan terbesar di dalam Pilkada, maka sebagai kesempatan penentu atas masa depan dan keberlangsungan hidupnya, Pilkada juga adalah “pertarungan” mereka, pertaruhan mereka. Sebab urusan sosial, ekonomi dan politik mereka ditentukan oleh setiap kebijakan yang dijalankan oleh “kepengurusan” daerah. Dan itu semua, tentu tidak dapat dilepaskan dari visi, kepentingan, dan cara kerja seorang kepala daerah berikut para pembantu di bawah kendali dan tanggung jawabnya.

Partisipasi dan Kontrak Politik

Idealnya, Pilkada dan proses-proses penyelenggaraan kekuasaan setelahnya adalah ruang akomodasi bagi harapan dan kepentingan rakyat. Sebagai warga negara, selain kewajiban yang harus dipenuhi, rakyat berhak atas kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang sebaik-baiknya. Lantas bagaimana jika kontestasi diikuti hanya oleh mereka yang sudah jelas tidak mampu membawa perubahan berarti bagi rakyat? Di sinilah mengapa partisipasi rakyat dalam maknanya yang utuh, penting untuk diperluas sekaligus diperkuat.

Partisipasi tidak hanya kehadiran seorang warga negara di bilik suara. Membuka kertas surat suara, memilih salah satu gambar atau angka, mencoblos, melipatnya, memasukkannya ke dalam kotak suara, lalu pulang kembali ke rumah, dan selesai. Partisipasi mencakup seluruh proses pra kontestasi, kontestasi, dan pasca kontestasi. Sekaligus ini menjadi catatan bagi kita semua, bahwa tingkat partisipasi rakyat di dalam Pilkada, jangan lagi hanya diukur dari kehadiran mereka ke TPS.

Rakyat berhak dan harus diberikan fasilitasi serta akses seluas-luasnya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai proses, mekanisme, tata-cara, hingga profil utuh setiap kandidat berikut partai-partai yang mengusung dan mendukungnya. Di sisi lain, rakyat diharapkan lebih aktif untuk mencari tahu mengenai itu semua. Berdasar pengalaman yang ada, program sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara, masih belum bisa dikatakan telah cukup dalam mengatasi problem pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

Baca Juga:  Memperkirakan Gatot Nurmantyo Vs Joko Widodo Di Pilpres 2019

Pilkada sebagai perjuangan politik rakyat, menuntut mereka untuk lebih rajin melihat, membaca, mendengar, bahkan menulis. Mereka juga dituntut untuk lebih sering berdiskusi sesama mereka. Di rumah, di sawah, di warung kopi, atau di pertemuan-pertemuan warga. Pilkada adalah kurikulum pendidikan politik partisipatif untuk rakyat, sekaligus ruang bagi perjuangan politik mereka.

Di dalam peraturan kepemiluan kita, Pilkada diperbolehkan untuk adanya calon perseorangan (independen). Sebenarnya itu adalah ruang sebagai akomodasi sekaligus jawaban ketika rakyat menilai, dari keseluruhan orang-orang yang kemungkinan besar maju atau dimajukan sebagai kepala daerah, dianggap tidak mampu membawa perubahan yang signifikan bagi mereka. Rakyat bisa mencari, mempersiapkan, mendorong, kemudian mendukungnya secara penuh. Proses-proses itu adalah wujud kongkret dari perjuangan politik mereka.

Jika dari sekian kandidat terdapat salah satu yang dinilai layak sebagai pemimpin, atau jika semua yang ada dinilai tidak layak tetapi terdapat satu yang terbaik dari mereka, maka rakyat perlu mempersiapkan kontrak politik. Melalui kontrak politik tersebut, rakyat dapat menegosiasikan harapan dan kepentingan mereka. Dan jika itu tidak ditepati selama kepengurusan daerah berlangsung, rakyat memiliki banyak pilihan. Salah satunya adalah dengan membangun gerakan.

Akhir

Tidak semua kepala daerah yang memenangkan Pilkada tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagian dari mereka bahkan berani berhadap-hadapan dengan kepentingan yang akan merugikan rakyat. Menolak alih fungsi lahan dari sawah atau perkebunan rakyat menjadi pabrik, mall dan perkebunan korporasi; menutup tempat-tempat hiburan yang menghancurkan moral; bahkan mengusir perusahaan-perusahaan eksploitatif dari wilayah mereka.

Beberapa daerah juga semakin maju melalui terobosan-terobosan revolusioner kepala daerahnya. Pembangunan infrastruktur dasar, penguatan desa, pemberdayaan PKK dan pemuda, serta pengelolaan potensi desa dan daerah secara tepat menjadi sumber pendapatan ekonomi rakyat. Namun ada juga sebagian kepala daerah yang dituntut untuk mundur, bahkan sampai tersangkut urusan hukum. Sebagian dari mereka ada yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Baca Juga:  Setelah Teka-Teki Usai

Daerah-daerah tersebut selayaknya menjadi rujukan atau bahan pertimbangan bagi rakyat di daerah yang lain. Terakhir, sebagai kesempatan penentu, sekali lagi, rakyat harus memanfaatkan Pilkada sebagai ruang perjuangan politik untuk mewujudkan harapan mereka. Memang tidak mudah, namun itu menjadi penentu masa depan mereka dan anak-cucu mereka.

Advertisement

Popular