SERIKATNEWS.COM – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) sikapi naiknya harga BBM, harga bahan-bahan pokok, tarif PPN, wacana penundaan pemilu, penambahan periodisasi masa jabatan presiden, konflik agraria, hingga langkah pengamanan demonstrasi oleh kepolisian.
Ketua PB PMII Bidang Bidang Hubungan Organisasi Kemahasiswaan, Kepemudaan, LSM dan Ormas, Yogi Apendi, menegaskan bahwa PB PMII menolak naiknya harga-harga kebutuhan dasar masyarakat. Sebab, naiknya harga BBM, harga kebutuhan pokok, ditambah lagi Tarif PPN yang juga naik di tengah situasi masyarakat yang belum sembuh dari keterpurukan dampak pandemi COVID-19 merupakan kebijakan yang mendorong kesengsaraan.
Yogi juga meminta pemerintah untuk sesegera mungkin mengambil langkah pengendalian yang efektif dan berdampak signifikan. Selain itu, pemerintah agar segera mencabut kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Segala bentuk kebijakan yang menyengsarakan masyarakat jelas kami akan tolak apalagi di kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih. PB PMII meminta pemerintah untuk sesegera mungkin mencari solusi efektif dan langkah yang signifikan agar harga-harga segera kembali terjangkau serta mencabut kebijakan PPN 11 persen,” kata Yogi di Jakarta, Senin 11 April 2022.
Selain itu, Yogi juga menyampaikan bahwa PB PMII masih mengawal konflik-konflik agraria seperti kasus penambangan Andesit di Desa Wadas Jawa Tengah. “Isu-isu yang muncul akhir-akhir ini jangan sampai menenggelamkan dan meninggalkan pengawalan kita semua terhadap konflik-konflik agraria yang terus berjamuran. Kasus Wadas saja belum selesai. Kami masih mendesak pemerintah untuk segera mencabut IPL (Izin Penetapan Lokasi) Wadas,” tambahnya.
Terkait wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden, Yogi menegaskan PB PMII menurutnya sudah bersikap sejak awal bahwa menolak wacana tersebut dan meminta semua pihak kembali pada konstitusi. Karena PB PMII memandang hal tersebut bertentangan dengan cita-cita reformasi dan tidak ada alasan yang cukup mendesak.
“Kami (PB PMII) juga meminta kepada pemerintah dan pihak keamanan untuk tidak melakukan tindakan represif. Tetap jadikan kritik dari masyarakat melalui media apapun termasuk demonstrasi yang dilakukan mahasiswa sebagai masukan yang harus segera dipertimbangkan,” katanya.
“PB PMII per hari ini belum menginstruksikan aksi serentak seluruh pengurus dan kader PMII, namun jika dalam waktu dekat tuntutan-tuntutan kami dan seluruh masukan-masukan dari masyarakat belum juga ditanggapi, kami pastikan kita turun ke jalan serentak. Bisa jadi kami lakukan mobilisasi besar-besaran,” tambahnya.
Diketahui, PB PMII tidak ikut dalam aksi mahasiswa 11 April 2022. Sebelumnya, PB PMII telah menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM, harga bahan pokok dan kenaikan tarif PPN pada hari Jumat, 8 April 2022, bersama Kelompok Cipayung Plus di tingkat pusat. (*)
SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.