Connect with us

News

Projo DKI Pertanyakan Contingency Plan Hingga Anggaran Banjir Jakarta

Published

on

banjir jakarta
Ilustrasi: T. Times

SERIKATNEWS.COM – Banjir Jakarta bak sinetron berseri pada awal 2020 ini membuktikan buruknya pengelolaan lingkungan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan.

Projo DKI mempertanyakan apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki contingency plan dalam menghadapi banjir.

“Rencana kontijensi merupakan panduan bagi Pemda DKI dalam menghadapi bencana alam dan tahapan dalam menjalankan tanggap darurat dan pemulihan,” kata Ketua Projo DKI Karl Sibarani, Selasa (25/2/2020).

Karl Sibarani menjelaskan bahwa sejak zaman kolonial, Jakarta telah memiliki perencanaan atau masterplan yang dibuat pada 1873. Pembangunan Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT) menunjukkan masalah banjir sudah menjadi kekhawatiran sejak lama.

Infrastruktur menjadi salah satu bagian penting dari upaya mitigasi banjir Jakarta. Penguatan infrastruktur itu seperti optimalisasi sistem dan manajemen pengelolaan air Banjir Kanal Barat (BKB), Banjir Kanal Timur (BKT), sistem drainase, hingga pompa atau polder.

“Bandingkan sistem drainase Jakarta dengan kota-kota di Eropa. Drainase kita sangat kecil serta tidak pernah ada perencanaan matang sebelum membangun fasilitas atau bangunan,” jelas Karl Sibarani.

DPD Projo DKI juga mempersoalkan pemanfaatan anggaran pengendalian banjir Jakarta. Anggaran dalam 5 tahun disiapkan sebesar Rp21 triliun. Tahun 2020 ini, disiapkan anggaran Rp4 triliun untuk mengatasi persoalan banjir.

Output-nya Jakarta masih tenggelam, padahal sudah 3 tahun berjalan pemerintahan Gubernur Anies Baswedan menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp16 triliun.

“Luar biasa Jakarta, duitnya banyak sekali untuk pengendalian banjir tapi malah enggak karuan banjirnya,” kata Karl Sibarani.

Mencermati banjir di Jakarta dua hari belakangan yang sudah merambah fasilitas-fasilitas dan obyek vital, DPD Projo Jakarta menyerukan :

  1. Pemda DKI Jakarta wajib berkoordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan kementerian/lembaga untuk konsisten mengimplementasikan rencana induk pengendalian banjir yang tertuang pada “Master Plan (MP) 73″ (Master Plan For Drainage and Flood Control of Jakarta) dan “Master Plan 97” (Master For Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek).
  2. Sudahi polemik naturalisasi atau normalisasi sungai sebab yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kerja nyata Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan banjir di Ibu Kota Jakarta.
  3. Gubernur Anies Baswedan harus segera melakukan mitigasi bahaya banjir secara besar-besaran. Kerahkan segala sumber daya DKI agar dampak kerugian masyarakat dan pemerintah akibat banjir dapat diminimalisasi.
Advertisement

Popular