PROBOLINGGO – Gabungan organisasi mahasiswa dari PMII, GMNI, HMI, dan Aliansi BEM Kabupaten Probolinggo menggelar aksi jalan kaki dari Lapangan Pajarakan menuju Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo pada Minggu (29/12/2024).
Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021, serta mendesak pembentukan satuan tugas (satgas) pupuk untuk mengatasi kelangkaan pupuk.
Setibanya di depan Gedung DPRD, ratusan mahasiswa menyampaikan orasi dan menuntut agar DPRD Kabupaten Probolinggo membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani persoalan kelangkaan pupuk dalam waktu satu minggu. Mereka juga meminta sikap tegas dari DPRD terkait penolakan kenaikan PPN 12%.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRD, di antaranya Muchlis dan Lukman Hakim dari Fraksi PKB, Sumarmi dari Fraksi Nasdem, Umil dan Saiful Bahri dari Fraksi PPP, Deni Ilhami dari Fraksi PDIP, serta Gus Nawa dari Fraksi Partai Gerindra.
Muchlis, mewakili anggota DPRD, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu kebijakan pemerintah. Ia menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan dibawa ke tingkatan lebih tinggi.
“Kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo betul-betul menyambut baik aspirasi ini dan akan kami bawa ke tingkatan yang lebih tinggi,” ujar Muchlis.
Selain itu, Muchlis juga menyebutkan bahwa DPRD telah menandatangani pakta integritas untuk melakukan evaluasi berkala bersama mahasiswa. “Kami akan membuka ruang dialog secara elegan agar keterbukaan kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dengan baik,” tambahnya.
Terkait desakan pembentukan pansus pupuk, Muchlis menjelaskan bahwa pansus akan mengawasi jalur distribusi pupuk, penerima, dan regulasi harga. “Ini sudah sejalan dengan program Bupati terpilih yang fokus pada permasalahan pupuk,” katanya.
Jurnalis Serikat News (Probolinggo)
Menyukai ini:
Suka Memuat...