SERIKATNEWS.COM – Inspeksi mendadak (sidak) Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mendapati sejumlah temuan di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (22/5/2020).
Wamendes Budi Arie langsung menuju Kantor Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, sampai di sana pukul 09.32 WIB, kantor desa masih tutup.
Sekitar 10 menit kemudian, satu pengurus desa baru datang. Dia mengatakan bahwa kepala desa sedang ke luar daerah.
“Saya dapat informasi bahwa BLT Dana Desa yang seharusnya Rp600.000 setiap keluarga per bulan, hanya digelontorkan Rp50.000 sampai Rp100.000 per keluarga,” kata Budi Arie.
Dia menjelaskan bahwa keterangan kepala desa dan data penyaluran BLT Dana Desa sangat diperlukan untuk mengonformasi informasi tersebut.
Di dalam kantor desa yang kosong, Wamendes Budi Arie tidak menemukan data penyaluran Dana Desa yang dipampang.
Sekdes desa Sukatani menjelaskan kepada Budi Arie bahwa BLT Dana Desa sebesar Rp600.000 per bulan. Dia menjelaskan data BLT Dana Desa ada di rumah kepala desa.
“Loh, data kok di rumah Pak Kades? Data Dana Desa harus dipasang di kantor desa supaya masyarakat tahu. Ini untuk transparansi,” kata Wamendes Budi Arie dengan nada tegas kepada sekretaris desa tersebut.
Dia melanjutkan sidak ke Desa Legok Sari, Kecamatan Darangdan. Sampai di kantor desa, pintu masih terkunci. Di halaman kantor terparkir mobil ambulans. Sekitar 10 menit menunggu, Wamendes tidak bisa menemui pengurus desa.
“Penyelewengan Dana Desa bisa menjadi masalah hukum. Kepolisian dan aparat hukum akan menanganinya jika ada bukti-bukti. Keterlaluan nasib rakyat di permainkan,” pungkas Budi Arie.
JAKARTA – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengajak seluruh elemen bangsa menghormati kewenangan konstitusional Presiden
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI
PROBOLINGGO – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Probolinggo buka suara terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia,
PROBOLINGGO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Probolinggo menggelar sarasehan dan diskusi publik bertema Sosialisme Islam dalam Pemikiran H.O.S.
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mendorong pembentukan kelompok kerja
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan alasan peserta Program Magang Nasional atau MagangHub masuk dalam kategori penduduk
PROBOLINGGO – LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menyoroti Kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang dilakukan atau melibatkan