Connect with us

Ekonomi

Soal Perwira Aktif TNI-Polri Jadi Komisaris BUMN, Noman Silitonga: Erick Coreng Reputasi Jokowi

Published

on

Koordinator Pusat Generasi Muda Kasih Bangsa (GMKB), Noman Silitonga (SERIKATNEWS)

SERIKATNEWS – Keterlibatan sejumlah perwira tinggi aktif TNI dan Polri di jajaran komisaris BUMN adalah alarm bahaya bagi kesehatan demokrasi Indonesia. Selain berpotensi menyalahi konstitusi, masuknya jajaran TNI-Polri di bisnis perusahaan negara akan mengerdilkan cita reformasi.

“Reformasi TNI dan Polri kiranya sudah jelas tertuang dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Bahkan, langkah Erick Thohir memasukkan perwira aktif TNI-Polri di BUMN menyalahi UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri,” terang Koordinator Pusat Generasi Muda Kasih Bangsa (GMKB), Noman Silitonga.

Disebutkan Noman, pemerintah tentu lebih paham aturan konstitusional soal reformasi TNI dan Polri. Sayangnya, lanjut dia, pemerintah utamanya Kementerian BUMN justru menyuguhkan karpet merah dengan membuka kran kalangan TNI-Polri di jabatan struktur BUMN.

“Justru ini soalnya: pemerintah terlihat menggadaikan prinsip profesionalitas TNI-Polri. Aturan dilabrak hanya karena alasan kompetensi dan keamanan. Cara pandang negara sangat tidak masuk akal. Profesional sipil yang memiliki kompetensi di sektor BUMN Saya kira sangat banyak,” terang Noman melalui keterangan resmi yang diterima redaksi pada Senin (6/7).

“Pendekatan keamanan menjadi key pointkenapa Erick menunjuk perwira aktif TNI-Polri. Ini justru makin memperlihatkan keringnya gagasan pemerintah. Mestinya, kita lihat, pendekatan ini kerap berujung kekerasan dan kriminalisasi,” imbuh Noman.

Disebutkan Noman, penunjukan prajurit dan perwira aktif TNI-Polri di jajaran BUMN bertentangan dengan peran dan fungsi TNI-Polri sebagaimana diatur UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Lagipula, peran dan fungsi TNI-Polri tak mempunya keterkaitan dengan tujuan pendirian BUMN sebagaimana dalam pasal 2 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.

Baca Juga:  Prospek Buah Naga Kuning di Indonesia Kian Menjanjikan

“Kita lihat, Pasal 5 UU TNI menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Begitupula, Pasal 2 UU Polri menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,” tulis dia.

Sementara itu, kata Noman, tujuan pendirian BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan, ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Coreng Reputasi Jokowi

Bagi Noman, keputusan Erick hanya akan membuat gaduh masyarakat. “Tentu masyarakat gelisah atas keputusan Erick memasukkan perwira tinggi TNI-Polri di sektor usaha dagang negara, sementara sejumlah public addressyang disampaikan pemerintah tidak masuk akal. Publik jadi berpikir bahwa langkah Erick hanya jadi penguat aroma romantisme Orde Baru, ada politik bagi-bagi kursi,” ucapnya.

Kecurigaan masyarakat, kata Noman, justru akan berimbas pada tingginya ketidakpuasan publik kepada kinerja Presiden Joko Widodo. Bagaimanapun, keputusan Erick justru membuat perkembangan reformasi TNI-Polri di era Jokowi berjalan mundur.

“Bila ditelaah, ada sejumlah evaluasi terhadap prospek reformasi TNI-Polri pada periode pertama Presiden Joko Widodo, seperti kekerasan dan pelanggaran HAM, ketidakdisiplinan terhadap jabatan sipil yang dikecualikan di UU TNI-Polri, kegiatan politik praktis, dan sebagainya. Kecuali itu, periode pertama Jokowi juga mencatat hasil positif pada aspek peningkatan kesejahteraan prajurit,” terang dia.

Baca Juga:  TNI AL Dukung Program Ketahanan Pangan

“Periode kedua Jokowi makin terlihat bahwa reformasi TNI-Polri tidak presisi dan nyaris tanpa capaian yang prospektif, salah satunya, karena kebijakan Erick Thohir memasukkan TNI-Polri aktif di perusahaan bisnis negara. Ini mencoreng reputasi Jokowi,” tambah Noman.

Seperti diketahui, sepanjang tahun 2020, Kementerian BUMN telah mengangkat setidaknya dua prajurit aktif TNI dan tiga  perwira aktif Polri menjadi komisaris utama dan komisaris di BUMN.

Perwira aktif TNI-Polri yang diangkat menjadi komisaris diantaranya Marsekal Madya Andi Pahril Pawi dan Irjen Carlo Brix Tewu. Keduanya didapuk menjadi komisaris di PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Marsda Andi Pahril Pawi tercatat sebagai jenderal bintang dua di TNI AU yang sebelumnya menjabat Pejabat Tinggi Mabes TNI AU dan sebelumnya juga diamanahi jabatan Staf Ahli Bidang Hankam BIN.

Marsda Andi Pahril Pawi juga pernah bertugas sebagai Kepala Biro Pengamanan, Biro Pengamanan, Sekretariat Militer Presiden. Sementara Irjen Carlo, selain menjadi komisaris di PTBA, menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN. Carlo sebelumnya bertugas di Deputi V Bidkor Kamtibmas Kemenkopolhukam.

Advertisement

Popular