Connect with us

Ekonomi-Politik

SWI Sebut Fintech Pinjaman Ilegal Capai 1.230

Published

on

fintech

SERIKATNEWS.COM – Satgas Waspada Investasi (SWI) berkomitmen akan terus menindak tegas pelaku investasi ilegal financial technologies (fintech) peer-to-peer lending atau fintech pinjaman.

Pada hari Jumat (2/8/2019), Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam rilis di Mabes Polri mengatakan bahwa jumlah fintech peer-to-peer lending tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK terus berkembang. Bila pada 2018 sebanyak 404 entitas, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 826 entitas sehingga total yang telah ditangani sebanyak 1.230 entitas.

“Data ini termasuk tambahan penanganan yang dilakukan pada 16 Juli 2019 sebanyak 143 fintech peer-to-peer lending ilegal,” kata Tongam L. Tobing.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap lokasi server entitas tersebut, sebanyak 42 persen entitas tidak diketahui asalnya, sebanyak 22 persen dari Indonesia, 15 persen dari Amerika Serikat, dan sisanya dari berbagai negara lain.

“Walaupun Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan fintech peer-to-peer lending tanpa izin OJK, tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada web dan Google Playstore atau link unduh aplikasi yang diblokir tersebut. Tumbuh berkembang terus,” imbuh Tongam L. Tobing.

Pihaknya meminta masyarakat tidak menggunakan aplikasi fintech pinjaman tanpa izin OJK. Apabila ingin meminjam secara online, masyarakat perlu melihat daftar aplikasi fintech pinjaman yang telah terdaftar pada web www.ojk.go.id.

Tongam L. Tobing mengatakan bahwa fintech pinjaman ilegal bukan ranah OJK karena tidak ada tanda terdaftar dari OJK. Sedangkan yang menjadi kewenangan OJK adalah fintech pinjaman yang terdaftar dan berizin di OJK.

Adapun ciri-ciri yang ilegal adalah tidak memiliki izin resmi, tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas, pemberian pinjaman sangat mudah, informasi bunga dan denda tidak jelas, dan bunga serta denda tidak terbatas. Lalu penagihan tidak ada batas waktu, akses ke seluruh data di ponsel, ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan menyebarkan foto/video pribadi.

Baca Juga:  Menko Polhukam Mahfud MD Tegaskan Memiliki Hak Veto

Mengapa tidak menggunakan istilah yang gampang dicerna masyarakat seperti pinjaman online atau rentenir online, Tongam L. Tobing mengatakan, karena bunyi UU-nya begitu. “Namun kasus demi kasus terjadi bukan karena namanya, tapi karena kurangnya literasi,” kata Tongam L. Tobing.

Advertisement

Popular