Opini

Menyoal Keberagaman, Merayakan Perbedaan dalam bingkai Kebangsaan

Foto: Dokumen Pribadi.

Oleh: Hendar Putranto, M. Hum.

Belakangan ini kita digelisahkan oleh isu seputar persekusi berlandaskan penghinaan terhadap unsuragama. Korbannya sudah beragam. Seorang pelajar berusia 15 tahun di Cipinang. Seorang dokterperempuan di Solok. Bahkan, seorang Gubernur DKI Jakarta(!) Pelaku persekusi umumnya dianggap
sebagai bagian dari penganut agama (mayoritas) yang memiliki penafsiran keagamaan yang lebihradikal, dan tidak jarang dibeking oleh keberadaan ormas sosial beratribut keagamaan yang“pemberani”. Sementara, korbannya biasanya dari kaum minoritas (anak, perempuan, etnis ataupunagama). Keberadaan media sosial memudahkan para pelaku untuk mencari calon korban yang dianggap
menista unsur agama.

Pertanyaannya, mengapa sekarang marak terjadi peristiwa semacam ini?

Menyoal keberagaman berbasis identitas
Salah satu cara untuk menganalisis persoalan di atas adalah dengan melihat isu identitas yangmelatarinya. Persoalan identitas kurang lebih bisa digambarkan sebagai pertarungan dua pandanganbesar yaitu esensialisme dan non-esensialisme. Pandangan esensialis tentang identitas mengacu padadefinisi bahwa identitas punya karakteristik yang tunggal, jelas, otentik, tidak berubah dalam rentang ruang dan waktu tertentu (sejarah, zaman, peradaban). Biasanya klaim esensialis ini didasarkan pada hakikat alamiah manusia (misalnya: ras, etnisitas, atau keturunan tertentu), bisa juga didasarkan pada versi tertentu dari kebenaran, sejarah dan masa lalu. Sejarah di sini dikonstruksi atau dibayangkan sebagai ‘kebenaran yang abadi’.

Menurut Paul Gilroy, Profesor Sastra Amerika dan Inggris di King’s College London, pandanganesensialis tentang identitas berupaya mengajak kita untuk kembali pada hakikat kita sebagai pengada yang primordial, yang mendahului sejarah dan kultur. Dalam perspektif ini, identitas merupakan bagian
dari mengada kita yang tetap dan bertahan dari zaman purbakala hingga sekarang tanpa ada perubahan yang signifikan.

Sementara itu, pandangan non-esensialisme melihat identitas selalu bersifat relasional dan
produk konstruksi sosial budaya. Dalam kerangka identitas, perbedaan ditandai dengan penanda simbolis yang terkait dengan pihak lain (‘yang lain’). Identitas dijaga dan dilestarikan lewat kondisi￾kondisi sosial dan material, artinya jika sebuah kelompok ditandai/dicap sebagai musuh atau hal yang
tabu, maka hal itu akan berdampak nyata pada kelompok yang ditandai. Misalnya, kelompok itu akan dikucilkan dari lingkungan pergaulan sosial dan mereka pun secara material akan berkekurangan karena dikucilkan tersebut.

Merujuk pada penjelasan teoretis singkat ini, bisa dilihat bahwa identitas yang dimengerti
secara non-esensialis lebih memberi tekanan pada setting historis, sosial dan kultural yang spesifik (terbatas secara ruang dan waktu) dengan keunikan, keserba-sementaraan dan konteksnya, alih-alih mengklaim identitas sebagai sesuatu yang ajeg dan tak bisa diubah lagi.

Sebagai lawan dari identitas primordial kolektif yang ajeg dan tak berubah ini, yang dalam ruang publik majemuk tidak jarang menimbulkan gesekan yang berpotensi konflik, identitas individual sudah
selalu merupakan hasil negosiasi. Artinya, identitas itu bersifat luwes sehingga bisa dibentuk, didefinisikan ulang, dan terbuka terhadap perubahan kondisi sosio-historis. Individu memang bagian dari kolektivitas, namun setiap individu memiliki sejarah pembentukan masing-masing yang unik dan
tiada duanya.

Merayakan Perbedaan
Perbedaan bukanlah ancaman.Sungguh mengagetkan jika sesuatu yang tampak alamiah lalu dipersepsi sebagai ancaman. Ibaratnya, identitas itu seperti lapis-lapis bawang yang semakin dikupas, akan semakin tampak bahwa tidak ada intinya (artinya, non-esensialisme). Yang ada, setiap lapis bawang tersebut ikut menyumbang pada identitas si bawang. Tidak ada lapis tunggal (bawang) yang dapat dikenali, dipahami, diterima, dan (nantinya) dimanfaatkan sebagai ‘bawang utuh’. Pengibaratan ‘identitas sebagai bawang’ ini mungkin dapat membantu kita untuk memahami keterkaitan antara singularitas dan pluralitas identitas dengan lebih baik.

Jika pengibaratan di atas diterjemahkan ke ruang publik, dapatkah kita menegosiasikan lapis￾lapis identitas ketika berada dan beraktivitas di ruang publik, baik itu ruang publik jasmaniah maupun ruang publik virtual? Jika dapat, bagaimana caranya?

Pertama-tama, persoalan identitas bukan hanya persoalan memaknai jati diri individu,
melainkan juga bagaimana memahami orang lain (‘yang lain’) yang berbeda. Tidak jarang terjadi, pelabelan atas identitas orang lain merupakan konstruksi yang terlalu menyederhanakan dari siapa sesungguhnya mereka itu. Seorang pelajar berinisial PMA yang dianggap menghina ulama, ketika “diinterogasi”, dilabeli berasal dari etnis tertentu dan dianggap mewakili etnis tersebut. Padahal, apakah benar bahwa tindakannya mewakili sikap dan pandangan seluruh etnis tersebut?

Kedua, sebagai sebuah negara hukum, tidak bisa kita kesampingkan bahwa persoalan yang
mengganggu hubungan antar warga negara dapat diselesaikan lewat jalur hukum. Akan tetapi, lebih mendasar dari itu, sebagai sebuah negara yang didirikan di atas dasar Pancasila, seyogianya hubungan antar warga negara lebih mengedepankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila, yang satu di antaranya adalah gotong-royong. Tidakkah lebih bijak (dan Pancasilais) ketika terjadi gangguan terhadap hubungan antar individu dalam lingkup sosial kemasyarakatan, penyelesaiannya dicari dan dirumuskan
dengan cara kekeluargaan, dengan dialog dalam bingkai kebangsaan yang sama dan menyatukan?

Ketiga, masih terkait dengan paragraf pertama di atas, jika perbedaan bukanlah ancaman, maka satu cara untuk menyikapinya adalah dengan ‘merayakan’. Tatkala gugus perbedaan dimaknai dalam hubungan pertemanan (bukan permusuhan, jadi, bukan ancaman), maka tidaklah salah jika perbedaan
itu diletakkan sebagai latar belakang saja, dan bukan dipersoalkan. Sebagaimana teman sering berkumpul untuk merayakan hal yang menyenangkan dan istimewa (ulang tahun, reuni, keberhasilan tertentu), maka hal yang sama dapat juga diperlakukan untuk menyikapi perbedaan.

Momentum bulan Ramadhan ini adalah saat yang tepat untuk merayakan pertemanan. Ketika diundang untuk bukber (buka puasa bersama), itulah saat yang tepat untuk bersilaturahmi, saling memaafkan, saling menerima, merayakan perbedaan.

*Penulis adalah alumnus STF Driyarkara Jakarta (2008, Program Magister)
Dosen tetap di Universitas Multimedia Nusantara sejak Maret 2014. Dan
Penulis buku “Ideologi Pancasila berbasis Multikulturalisme: Sebuah Pengantar” (Mitra Wacana Media, 2016), pemenang Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2015. Ketua Pelaksana Harian Serikat Dosen Indonesia (2014-2017) Anggota Perkumpulan KAPAL Perempuan (2016-sekarang) Aktif menulis dan menyuarakan isu2 Multikulturalisme, Identitas dan Perbedaan sejak 2006 dalam berbagai tulisannya.

Popular

To Top