Connect with us

News

13 Fatwa Etika Dokter dalam Bermedia Sosial

Published

on

Etika dokter dalam bermedia sosial (Foto: Net)

SERIKATNEWS.COM – Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat Ikatan Dokter Indonesia mengeluarkan fatwa etik dokter dalam aktivitas media sosial. Terdapat 13 fatwa etika dokter dalam bermedia sosial.

Ketua MKEK IDI Pukovisa Prawiroharjo menyatakan bahwa ada empat pertimbangan terbitnya fatwa melalui Surat Keputusan Nomor 029/PB/K/MKEK/04/2021 tertanggal 30 April 2021. Di antaranya, internet dan media sosial sebagai bagian dari keniscayaan perkembangan teknologi telah digunakan dan dimanfaatkan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Termasuk digunakan hampir seluruh dokter di Indonesia.

“Menimbang bahwa belum ada paparan detail dan jelas pada Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia terkait bagaimana etika aktivitas dokter menggunakan media sosial,” kata Pukovisa, Jumat, 1 April 2021.

Adapun 13 poin isi fatwa etik dokter dalam aktivitas media sosial yang tertuang dalam SK ini meliputi: pertama, sisi positif negatif media sosial. Dokter harus sepenuhnya menyadari sisi positif dan negatif aktivitas media sosial dalam keseluruhan upaya kesehatan dan harus menaati peraturan perundangan yang berlaku.

Kedua, mengedepankan integritas. Dokter selalu mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, kesejawatan, kesantunan, dan etika profesi pada aktivitasnya di media sosial.

Ketiga, upaya promotif dan preventif. Penggunaan media sosial sebagai upaya kesehatan promotif dan preventif bernilai etika tinggi dan perlu diapresiasi selama sesuai kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku.

Keempat, memberantas hoaks. Penggunaan media sosial untuk memberantas hoaks atau informasi keliru terkait kesehatan atau kedokteran merupakan tindakan mulia selama sesuai kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam upaya tersebut, dokter harus menyadari potensi berdebat dengan masyarakat.

Dalam berdebat di media sosial, dokter perlu mengendalikan diri, tidak membalas dengan keburukan, serta menjaga marwah luhur profesi kedokteran. Jika terdapat pernyataan yang merendahkan sosok dokter, tenaga kesehatan, maupun profesi/organisasi profesi dokter/kesehatan, dokter harus melaporkan hal tersebut ke otoritas media sosial melalui fitur yang disediakan dan langkah lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Baca Juga:  Solo Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19

Kelima, tak boleh promosi berlebihan. Dokter harus menjaga diri dari promosi diri berlebihan dan praktiknya serta mengiklankan suatu produk dan jasa. Hal ini sesuai SK MKEK Pusat IDI Nomor 022/PB/K.MKEK/07/2020 tentang Fatwa Etika Dokter Beriklan dan Berjualan Multi Level Marketing yang diterbitkan MKEK Pusat IDI tanggal 28 Juli 2020.

Keenam, pastikan keamanan aplikasi. Pada penggunaan media sosial untuk tujuan konsultasi suatu kasus kedokteran dengan dokter lainnya, dokter harus menggunakan jenis dan fitur media sosial khusus yang terenkripsi end-to-end dan tingkat keamanan baik, dan memakai jalur pribadi kepada dokter yang dikonsultasikan tersebut atau pada grup khusus yang hanya berisikan dokter.

Ketujuh, jika memuat gambar wajib ikuti peraturan. Pada penggunaan media sosial termasuk dalam hal memuat gambar, dokter wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan etika profesi. Gambar yang dimuat tidak boleh membuka secara langsung maupun tidak langsung identitas pasien, rahasia kedokteran, privasi pasien/keluarganya, privasi sesama dokter dan tenaga kesehatan, dan peraturan internal RS/klinik.

Dalam menampilkan kondisi klinis pasien atau hasil pemeriksaan penunjang pasien untuk tujuan pendidikan hanya boleh dilakukan atas persetujuan pasien. Identitas pasien seperti wajah dan nama pun harus dikaburkan. Hal ini dikecualikan pada penggunaan media sosial dengan maksud konsultasi suatu kasus kedokteran sebagaimana yang diatur dalam poin enam.

Delapan, pisahkan akun edukasi dengan pertemanan. Penggunaan media sosial untuk tujuan edukasi kesehatan masyarakat sebaiknya dibuat terpisah dengan akun pertemanan agar fokus pada tujuan. Bila akun yang sama juga digunakan untuk pertemanan, dokter harus memahami dan mengelola ekspektasi masyarakat terhadap profesi kedokteran.

Sembilan, lihat sasaran edukasi. Pada penggunaan media sosial dengan tujuan edukasi ilmu kedokteran dan kesehatan yang terbatas pada dokter dan atau tenaga kesehatan hendaknya menggunakan akun terpisah dan memilah sasaran informasi khusus dokter/tenaga kesehatan.

Baca Juga:  PLN Hadirkan Listrik 24 Jam untuk 24 Desa di Kaltim dan Kaltara, Warga Makin Produktif

Sepuluh, bebas berekspresi sebagai hak privat asal sesuai aturan. Pada penggunaan media sosial dengan tujuan pertemanan, dokter dapat bebas berekspresi sebagai hak privat sesuai ketentuan etika umum dan peraturan perundangan yang berlaku dengan memilih platform media sosial yang diatur khusus untuk pertemanan dan tidak untuk dilihat publik.

Sebelas, selektif memasukkan pasien ke daftar pertemanan. Dokter perlu selektif memasukkan pasiennya ke daftar teman pada akun pertemanan karena dapat mempengaruhi hubungan dokter-pasien.

Dua belas, dokter bisa membalas pujian pelayanan medis. Dokter dapat membalas dengan baik dan wajar pujian pasien/masyarakat atas pelayanan medisnya sebagai balasan di akun pasien/masyarakat tersebut. Namun sebaiknya dokter menghindari untuk mendesain pujian pasien/masyarakat atas dirinya yang dikirim ke publik menggunakan akun media sosial dokter sebagai tindakan memuji diri secara berlebihan.

Terakhir, tegur rekan sejawat lewat jalur pribadi. Bila memandang aktivitas media sosial sejawatnya keliru, dokter harus mengingatkannya melalui jalur pribadi. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia diingatkan dan memperbaiki perilaku aktivitasnya di media sosial, dokter dapat melaporkan kepada MKEK.

Kemudian, Pukovisa mengatakan bahwa fatwa etik kedokteran ini mengikat seluruh dokter di Indonesia. Dia meminta MKEK di semua tingkatan untuk melakukan sosialisasi. MKEK juga berwenang melakukan klarifikasi terhadap suatu informasi dugaan pelanggaran etik, pembinaan, dan atau proses kemahkamahan pada dokter Indonesia yang tidak sesuai dengan isi fatwa.

“MKEK Pusat IDI membuka diri terhadap ide dan masukan terkait fatwa yang diterbitkan untuk evaluasi dan penyempurnaan di masa mendatang,” pungkas Pukovisa. (*)

Advertisement
Advertisement

Terkini

News3 jam ago

Lindungi Konsumen, Kemendag Ungkap 31.553 Depot Air Minum Tidak Higienis

SERIKATNEWS.COM – Kementerian Perdagangan berkomitmen menggalakkan perlindungan konsumen. Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kemendag menemukan beberapa...

Olahraga3 jam ago

Live Streaming Leicester City Vs Manchester United

SERIKATNEWS.COM – Manchester United bertandang ke Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris. Laga ini berlangsung di King Power Stadium, Sabtu...

News8 jam ago

Lompatan Kebijakan Lawan Pandemi

SERIKATNEWS.COM – Dalam menghadapi Covid-19, pemerintah mengambil langkah cepat dan melakukan lompatan kebijakan. Langkah itu, dinilai Menteri Komunikasi dan Informatika...

News10 jam ago

Ditutup Wapres Ma’ruf Amin, PLN Sukses Kawal Listrik PON XX Papua 2021

SERIKATNEWS.COM- 16 Oktober 2021 – Gegap Gempita Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 memasuki babak akhir. Puncak acara penutupan...

Opini11 jam ago

Lebih Baik Sakit Hati Daripada Sakit Gigi

Bila judul lagu dangdut menyatakan, “Lebih Baik Sakit Gigi Daripada Sakit Hati”, di masa pandemi ini berlaku sebaliknya. Hidup seseorang...

News1 hari ago

Pemkot Bukittinggi Beri Pelatihan Keterampilan Lansia

SERIKATNEWS.COM – Warga lanjut usia Kota Bukittinggi mendapat pelatihan keterampilan di Aula SMKN 2 Bukittinggi, Jumat, 15 Oktober 2021. Kegiatan...

News1 hari ago

Beban Puncak Listrik Jawa-Bali Cetak Rekor, Dirut PLN Sidak Unit Jabar Pastikan Layanan Andal

SERIKATNEWS.COM- 15 Oktober 2021 – PT PLN (Persero) memastikan layanan listrik kepada pelanggan andal untuk menyambut pemulihan ekonomi pasca pandemi...

Populer

%d blogger menyukai ini: