SERIKATNEWS.COM – Gejolak Covid-19 yang telah mewabah di Indonesia belum ada yang memprediksi kapan akan berakhir. Data dari gugus tugas penanganan Covid-19 menunjukkan angka positif terinfeksi Covid-19 semakin bertambah.

Berdasarkan wabah pandemi ini, berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah supaya dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19, mulai dari pemberlakuan social distancing, pysical distancing, hingga pemberlakuan PSBB.

Melihat dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 ini, semua aspek dan lini menjadi terganggu, baik sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan lain sebagainya. Begitu pun berdampak terhadap mahasiswa, selain dengan pemberlakuan pembelajaran online, juga adanya pemaknaan bahasa antara mudik dan pulang kampung oleh pemerintah.

Keluh kesah yang dirasakan oleh mahasiswa yang tidak bisa kembali ke kampung halamannya akibat masih berlangsungnya kuliah online. Ditambah juga keterbatasan kebutuhan pasokan bulanan dari orang tua di masa pandemi ini untuk kebutuhan sehari hari. Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk mencari solusi bersama terutama perihal UKT yang harus dibayarkan pada semester berikutnya jika masa pandemi ini belum berakhir juga.

Melihat hal tersebut, DPC GMNI Pekanbaru, melalui Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Ham, Ganda M Sihite menekankan agar pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan memperhatikan kondisi mahasiswa di tengah pandemi Covid-19.

“Pada semester sekarang ini segala aktivitas perkuliahan dilakukan secara online, tentu hal tersebut akan memakan data internet, di beberapa kampus memang sudah menerapkan kebijakan pemberian bantuan terhadap mahasiswa agar perkuliahan online berjalan dengan baik dan tanpa adanya hambatan,” ujar Ganda kepada Serikat News dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2020).

“Berbagai mekanisme sudah dilakukan di semester ini. Namun yang perlu digaris bawahi, ke depan tepatnya disemester berikutnya, bagaimana dengan pembayaran UKT/SPP mahasiswa, baik itu Perguruan Tinggi Negeri, maupun swasta? Tentu ini akan menjadi beban antara kesanggupan atau tidak oleh mahasiswa dan orang tua. Bisa jadi angka drop out akan meningkat signifikan akibat ketidaksanggupan membayar UKT/SPP,” jelasnya.

Maka itu, pihaknya mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya mempertimbangkan langkah-langkah menggratiskan UKT/SPP mahasiswa selama 2 semester ini.

“Persoalan gratis ini bukan karena kesanggupan atau tidak, tapi karena dampak dari Covid-19 yang mempengaruhi semua lini, termasuk pendapatan orang tua yang merosot tajam. Adapun beberapa hal yang dirasa sebagai pertimbangan untuk penggratisan UKT/ SPP mahasiswa seperti adanya orang tua yang kehilangan mata pencahariannya (akibat di PHK/dirumahkan),” imbuh Ganda.

Selain itu, Ganda juga menyebutkan bahwa banyak orang tua sebagai pekerja informal seperti tukang Ojol yang pendapatannya berkurang drastis akibat pemberlakuan PSBB. Kemudian anjloknya harga komoditas pertanian akibat permintaan ekspor yang turun sehingga petani seperti di Sumatera dan Kalimantan serta beberapa daerah lainnya menangis dan sangat miris harga kebutuhan pokok semakin naik.

“Apabila melihat kondisi tersebut, kami meminta supaya pak Nadiem Makarim mempertimbangkan kondisi mahasiswa dan orang tua. Ini bukan persoalan yang sepele, tapi di tengah wabah ini tak lucu apabila angka DO mahasiswa meningkat signifikan akibat keterpurukan ekonomi yang terdampak drastis ini,” katanya.

Selain itu, pertimbangan lain yang harus juga diperhatikan bahwa mahasiswa tidak mendapatkan dan menggunakan fasilitas universitas. Menurutnya, fasilitas tersebut didapat melalui pembayaran UKT/SPP.

“Hal ini dikarenakan Banyaknya Universitas baik negeri maupun swasta mengambil kebijakan untuk meniadakan kegiatan di kampus dan mengadakan kuliah online guna untuk memutus rantai penularan Covid-19,” imbuh Ganda.

Dia menambahkan, sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan “mencerdaskan kehidupan bangsa”, apabila dimaknai bahwa pemerintah dalam melaksanakan amanat UUD’45 tersebut seharusnya memberi kemudahan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan tanpa kesulitan baik dari segi apa pun. Sehingga tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terwujud dengan baik.

“Tetapi realitasnya jauh dari yang dibayangkan. Maka dari itu jika tidak dapat menggratiskan pendidikan, setidaknya perlu dipertimbangkan supaya menggratiskan UKT/SPP di masa pandemi ini untuk semester ke depannya. Untuk itu kepada Pak Nadiem Makariem, kampus Merdeka harus dibarengi dengan merdekanya biaya ngampus,” pungkasnya.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.