SUMENEP – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAM’S) mendatangi Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, Rabu (30/4/2025) guna menyoroti dugaan penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi.

Dalam audiensi yang turut dihadiri perwakilan Pupuk Indonesia, para aktivis menyuarakan tuntutan utama: transparansi dan pertanggungjawaban Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) atas mekanisme distribusi pupuk subsidi yang dinilai rawan penyimpangan.

Ketua FAM’S, Moh. Fairuz Zabadi menyebut lemahnya pengawasan membuka ruang penyalahgunaan. Ia menegaskan bahwa subsidi pupuk harus diberikan tepat sasaran, hanya kepada kelompok tani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Kami ingin KP3 bertanggung jawab dan membuka data secara transparan. Jika tidak, aksi massa akan menjadi opsi berikutnya,” tegas Fairuz dalam audiensi.

Fairuz juga menyoroti ketimpangan harga jual pupuk di lapangan yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2025 yang telah disempurnakan menjadi Permentan Nomor 4 Tahun 2025.

Sayangnya, audiensi yang diharapkan dapat menjadi ruang klarifikasi justru berujung kekecewaan. Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, dinilai menghindari pertanyaan kunci dan berdalih bahwa pengawasan distribusi pupuk bukan tanggung jawab penuh instansinya.

“Alasan itu mencerminkan kurangnya komitmen dan keterbukaan. Padahal, DKPP adalah bagian dari KP3 dan punya wewenang atas validasi data kelompok tani lewat penyuluh pertanian,” kritik Fairuz.

FAM’S mengaku akan terus mengawal persoalan ini melalui kajian mendalam. Mereka juga membuka opsi aksi demonstrasi terbuka jika tuntutan transparansi dan keterlibatan KP3 dalam pengawasan tidak segera dipenuhi.

“Kami tidak ingin ada praktik curang yang merugikan petani. Jika tidak ada perubahan, kami akan hadir dengan massa yang lebih besar,” pungkasnya.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur