SUMENEP – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Sumenep pada Kamis 14 November 2024. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk menormalisasi armada laut KMP DBS III milik PT. Sumekar Line untuk segera bisa berlayar kembali.

“Tercatat dalam 3 bulan lebih, KMP DBS III ini mengalami kevakuman tanpa keterangan yang jelas, sehingga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kepulauan,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Afiq Afandi saat menyampaikan orasi.

Afiq menegaskan bahwa transportasi laut merupakan tulang punggung dari perputaran ekonomi kepulauan utamanya masyarakat Kangean. Dengan tersendatnya KMP DBS III sangat berpengaruh terhadap segala sektor kehidupan masyarakat. Misal mobilitas bahan pokok mengalami peningkatan harga akibat dari sulitnya distribusi barang.

“Selain itu, pendidikan dan kesehatan di kepulauan yang masih minim mengakibatkan proses rujukan membutuhkan peranan transportasi sebagai kebutuhan utama dari masyarakat kepulauan,” katanya.

Diketahui, IMKS sudah melakukan audiensi ke PT. Sumekar Line beberapa kali yakni pada tanggal 2 Oktober 2024. Alhasil, IMKS mendapat beberapa temuan terkait permasalahan KMP DBS III yang masih belum bisa berlayar, yaitu kurangnya pendanaan untuk biaya dooking tahunan, dan masih antri panjang untuk proses dooking.

Audiensi ini menghasilkan beberapa janji, yaitu KMP DBS III akan segera berlayar kembali pada tanggal 17 Oktober 2024. Kemudian, IMKS melakukan audiensi langsung ke pihak pemerintah daerah yang juga dihadiri Direktur Utama PT. Sumekar Line pada 23 Oktober 2024. Namun, sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan KMP. DBS III akan beroperasi kembali.

Afiq menilai pemerintah daerah bersikap abai terhadap persoalan masyarakat kepulauan, karena hal tersebut sudah sangat jelas merugikan masyarakat banyak. Di sisi yang berbeda pemerintah daerah sering kali memberikan janji untuk senantiasa melayani masyarakat mengingat dalam salah satu program unggulan bupati adalah moda transportasi.

“Dengan kondisi tersebut sangatlah kontradiktif dengan yang dikerjakannya. Maka dalam hal ini seharusnya Pt. Sumekar Line sebagai perusahaan milik BUMD yang bergerak di bidang transportasi laut segera melakukan tugas dan wewenangnya untuk memberikan solusi dan alterrnatif bagi masyarakat kepulauan. Dalam waktu terdekat ini transportasi kapal seharusnya kembali normal sebelum memasuki momentum mudik masyarakat kepulauan Kangean,” pintanya.

IMKS meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep agar dalam waktu dekat melakukan hal-hal berikut:

1. Mendesak PT. Sumekar Line agar segera memperbaiki Kapal DBS Sumekar III.
2. Tranparansi anggaran.
3. Rekonstruksi manajemen PT. Sumekar Line baik secara Instansi maupun pelayanan.

Dirut Pt. Sumekar Line Syaiful Bahri menanggapi bahwa proses dooking Kapal Sumekar 3 sudah selesai, hanya saja belum dilayarkan karena terhambat masalah pembayaran, dan akan kembali dilayarkan pada Minggu, 17 November 2024.

Namun massa aksi sempat memberikan penolakan selain dari pihak Pemkab yang menemui. Sebab Diurut PT. Sumekar Line dinilai hanya bisa memberikan janji, sehingga masa aksi memutuskan untuk masuk ke halaman Pemkab. Namun juga tidak ditemui, bahkan sampai aksi selesai.

Sebelum mengakhir aksi, massa menggelar bakar ban di halaman Pemkab Sumenep sebagai simbolis kekecewaan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mati suri.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur