SUMENEP – Rencana penyertaan modal untuk PT Wirausaha Sumekar (WUS), badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Sumenep, kembali menuai sorotan. Hingga kini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep belum memberikan persetujuan terhadap usulan tersebut.

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Sumenep menyatakan bahwa pengajuan modal tersebut masih dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Salah satu anggota Pansus II, Juhari, menegaskan bahwa keputusan belum bisa diambil karena masih banyak aspek yang perlu dikaji secara mendalam.

“Ini masih dalam proses pembahasan. Kami tidak bisa serta-merta menyetujui penyertaan modal. Harus ada kajian yang komprehensif,” ujar Juhari dalam keterangannga, Selasa (15/4/2025).

Permohonan suntikan dana dari PT WUS tahun ini menjadi sorotan publik, terutama karena perusahaan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun sebelumnya.

Juhari menilai, perusahaan perlu menunjukkan langkah konkret dalam pengelolaan bisnisnya. Ia menyoroti struktur kepemilikan modal PT WUS yang hampir seluruhnya dikuasai pemerintah daerah, yakni mencapai 99 persen, namun belum dibarengi dengan kinerja yang optimal.

“Kalau memang ingin mendapatkan penyertaan modal, paparan ke dewan harus menyeluruh dan meyakinkan. Jangan setengah-setengah,” tegasnya.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT WUS. Menurut Juhari, seharusnya bisnis SPBU tidak mengalami kerugian, mengingat margin keuntungan dari penjualan bahan bakar sudah jelas.

“Bisnis SPBU itu mestinya untung. Harga jual dan margin sudah terukur. Kalau sampai rugi, itu jadi tanda tanya besar,” imbuhnya.

Efisiensi anggaran juga menjadi catatan penting. Juhari menekankan bahwa biaya operasional harus proporsional terhadap pendapatan yang dihasilkan.

“Kalau pendapatan hanya Rp1 miliar, maka biaya operasional idealnya tidak lebih dari Rp300 juta. Jangan sampai pengeluaran justru lebih besar dari pemasukan,” katanya.

Hingga kini, DPRD Sumenep masih menahan restu atas pengajuan modal tersebut. Dewan meminta PT WUS menyampaikan laporan kinerja serta rencana bisnis yang lebih transparan, realistis, dan terukur sebelum keputusan akhir diambil.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur