SUMENEP – Dugaan praktik pungutan liar kembali menghantui layanan kesehatan publik. Kali ini, sorotan tertuju pada Puskesmas Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, menyusul pengakuan keluarga pasien yang mengaku diminta uang jutaan rupiah dalam proses pengurusan surat rujukan BPJS.

Seorang suami pasien menuturkan, persoalan bermula saat kondisi kesehatan istrinya kian memburuk dan membutuhkan penanganan lanjutan di RSUD dr. Soetomo Surabaya. Sebagai peserta BPJS Kesehatan, keluarga pasien lantas mengurus surat rujukan sesuai prosedur yang berlaku.

“Karena kondisi istri saya memburuk, dokter menyarankan rujukan ke Surabaya. Kami mengurus rujukan BPJS sebagaimana mestinya,” ujar pria tersebut kepada Serikat-News, Senin (9/2/2026).

Namun, proses yang seharusnya menjadi pintu akses layanan kesehatan justru berubah menjadi beban baru. Ia mengaku dimintai sejumlah uang oleh seorang oknum pegawai Puskesmas Guluk-Guluk berinisial I, dengan dalih agar surat rujukan dapat segera diterbitkan.

“Oknum pegawai itu meminta uang pelicin. Nominalnya Rp3 juta, supaya rujukan cepat keluar,” katanya.

Ironisnya, setelah uang tersebut diserahkan, surat rujukan yang dijanjikan tak kunjung diterima. Kondisi itu membuat keluarga pasien kian tertekan, di tengah kebutuhan mendesak akan layanan medis lanjutan.

“Uang sudah kami berikan, tapi rujukan tidak keluar. Kami merasa sangat dirugikan, baik secara materi maupun secara kemanusiaan,” ungkapnya.

Keluarga pasien menilai praktik tersebut bertolak belakang dengan semangat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, yang dirancang untuk menjamin akses layanan kesehatan tanpa pungutan, terlebih bagi pasien dengan kondisi darurat.

“Pelayanan kesehatan seharusnya mengutamakan keselamatan pasien, bukan justru memberatkan di saat kritis,” tuturnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Guluk-Guluk, dr. Sari Yuli Yarti, M.Kes, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan Tim Serikat-News melalui pesan WhatsApp pada pukul 11.06 WIB belum mendapat respons.

Kasus dugaan pungli ini menambah daftar tantangan serius dalam upaya menjaga integritas pelayanan kesehatan publik, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam memastikan layanan BPJS berjalan transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan pasien.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur