SERIKATNEWS.COM – Jaringan Masyarakat Sipil melakukan aksi damai dalam rangka Hari Pangan Se-dunia di Bundaran Simpang Empat Kota Banjarbaru, Minggu 16 Oktober 2022, sore.

Jaringan masyarakat ini tergabung dari beberapa elemen yaitu Walhi Kalimantan Selatan, Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK), Sahabat Walhi, Lingkar Hijau Indonesia, Mapala Graminea, dan Mapala Apache, mahasiswa, gerakan kolektif serta beberapa masyarakat sipil lainnya.

“Momen hari pangan sedunia ini jelas penting karena bukan hanya sekedar seremonial tetapi bentuk keprihatinan pada nasib pangan yang kian hari terhimpit industri pertambangan dan perkebunan monokultur besar seperti sawit,” ucap salah satu mahasiswa, Fahriannor atau Aken, usai kegiatan.

Apalagi, menurut mantan Ketua Umum LSIK itu, Kalimantan Selatan sebagai salah satu kandidat paru–paru dunia sedang mengalami krisis. Salah satu krisis yang disebabkan oleh aktivitas industri ekstraktif dan bermuara pada perubahan iklim global.

“Ini yang menjadi ancaman besar terhadap para petani dan nelayan kecil yang senantiasa menyediakan pangan kepada kita semua,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik pertanian dan perkebunan warga dengan perusahaan perusak lingkungan yang menyebabkan rusaknya lahan kelola rakyat.
2. Mendesak pemerintah untuk menurunkan harga pupuk dan segala macam obat baik pertanian maupun perkebunan serta memberikan akses yang mudah kepada petani.
3. Mendesak Gubernur Kalimantan Selatan untuk membuat regulasi yang jelas mengatur harga jual bahan pangan hasil dari perkebunan dan pertanian yang berpihak kepada para petani.
4. Mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pemulihan kepada para petani yang lahannya terdampak bencana alam atau pun bencana yang dibuat oleh perusahaan perusak lingkungan.
5. Mabes Polri dan Kapolda Kalsel harus segera melakukan penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, khususnya pertambangan dan perkebunan sawit, dan kejahatan lingkungan yang menimbulkan kerusakan pada lahan masyarakat.
6. Mendesak pemerintah untuk berkomitmen dan melaksanakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas bahan pangan.
7. Pemerintah harus Menghentikan izin baru pada korporat perusak lingkungan, izin sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang berakibat pada kelangkaan bahan pangan.
8. Perbaikan dan pemulihan kerusakan lingkungan termasuk sungai, drainase, jalan dan infrastruktur lainnya dan terkhusus lahan-lahan persawahan yang rusak akibat banjir.
9. Mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk pro terhadap lingkungan dan kedaulatan pangan.

M Abdurrahman Nadzar

Wartawan Serikat News Kalsel