SERIKATNEWS.COM – Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Koperasi dan Perdagangan (Kadiskoperindag) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (15/3/2023).

Aksi tersebut menyoroti amburadulnya projek revitalisasi pasar Ganding, yang menelan anggaran Rp5 Miliar, karena menjadi temuan BPK RI.

Menurut MPR MR ada Rp1.445.199.815 (1,5 M) yang menjadi temuan BPK RI, dengan rincian: Rp800 juta karena kurangnya pembangunan dan Rp600 juta karena kelebihan bayar.

“Untuk temuan kurangnya pembangunan pihak ketiga sudah melakukan perbaikan, tetapi hingga saat ini belum dilakukan audit ulang. Sementara untuk temuan kelebihan bayar, pihak ketiga hanya mengangsur sekitar Rp110 juta. Jadi, masih tersisa sekitar Rp490 juta,” ucap koorlap aksi, M. Faizi.

Sedangkan hasil surat edaran dari menteri, lanjut Faizi, batas pengembaliannya Juli 2022. Selanjutnya, karena waktu itu belum ada tindak lanjut, akhirnya melalui Zoom Meeting dibuat kesepakatan baru untuk segera diselesaikan pada akhir tahun ini.

Namun, berdasarkan investigasi dan kajian Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya, Rp490 juta dari temuan BPK RI tersebut sampai hari ini belum dikembalikan oleh pihak ketiga. Diduga kuat sudah masuk pada ranah Tindak Pidana Korupsi.

“Maka dari itu, kita mendesak Kepala Diskoperindag untuk segera melaporkan pihak ketiga kepada Aparat Penegak Hukum. Jika tidak berani, kami akan melakukan langkah-langkah tegas dan terukur,” ancam Faizi.

Sementara Kepala Diskoperindag tak menemui massa aksi. Sehingga orator aksi, Hamidi berteriak sebut Chainur Rasyid pengecut dan tak layak jadi Kepala Dinas.

“Chainur Rasyid itu tidak pantas jadi Kepala Dinas. Pantasnya dia itu jadi Kepala Paud,” teriak Hamidi dalam orasinya.

Noval

Wartawan SerikatNews.com