Connect with us

Politik

Komite I DPD RI Tolak Pelaksanaan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi

Published

on

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 © Istimewa

SERIKATNEWS.COM – Pilkada Serentak rencananya akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Komite I DPD RI menolak rencana tersebut, merujuk pada sejumlah pertimbangan mengenai dampak pandemi COVID-19.

“Menolak pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020. Pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut; WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir,” kata Ketua Komite I DPD, Agustin Teras Narang dalam keterangan tertulis yang diterima Serikat News di Jakarta, Kamis (10/6/2020).

Teras menegaskan bahwa status COVID-19 sebagai bencana nasional non alam berdasarkan keputusan presiden nomor 12 Tahun 2020 sampai saat ini masih berlaku dan berjalan. Bahkan, kondisi pandemi memberikan dampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial-ekonomi yang luas di Indonesia.

“Pilkada Serentak yang akan melibatkan 270 daerah serta kurang lebih jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara Pemilu,” katanya.

Oleh karena itu, dengan masih bertambahnya jumlah korban terinfeksi harus menjadi pertimbangan serius dalam mengambil kebijakan pelaksanaan Pilkada serentak pada 2020 ini. Menurutnya, jika Pilkada tetap dilangsungkan di tengah pandemi, dikhawatirkan merusak kualitas demokrasi.

“Penyelenggaraan Pilkada termasuk tahapannya di tengah pandemi dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Meski dapat dipahami, usulan agar pelaksanaan Pilkada untuk segera dilakukan dengan memperhatikan tingkat kerawanan daerah dari pandemi COVID-19. Dia menyayangkan bila keputusan tersebut kurang memperhatikan keselamatan masyarakat.

“Sangat disayangkan bahwa rencana pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020 kurang memperhatikan doktrin yang diterima secara universal, yaitu ‘salus populi supreme lex esto’ yakni agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara,” pungkasnya.

Advertisement

Popular