Connect with us

Opini

Land Reform Menjelang Pemilu 2019

Published

on

Sejak Presiden Jokowi memenangkan Pilpres 2014 dengan mengalahkan lawannya pasangan Prabowo – Hatta, harapan besar akan agenda – agenda pro rakyat bisa direalisasikan yang macet sejak masa Orde Baru. Secara alamiah gerakan pro rakyat khususnya land reform tentu sangat dekat dengan sosok Jokowi. Hal ini ditandai dengan banyaknya komponen pergerakan dan aktivis land reform yang berada pada kubu Jokowi, oleh karena itu pendukung Jokowi menjejali rumah transisi sebagai tahapan mengelola kekuasaan kelak. Isu landreform sudah barang tentu mengisi hari- hari diskusi di rumah transisi, isu tersebut bukan lagi wacana tetapi akan didaratkan menjadi program kerja pemerintah Jokowi sebagai wujud realisasi nawacita. Untuk tahapan operasional, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dianggap terlalu administratif dikuatkan kelembagaannya menjadi kementerian dengan harapan dapat menggerakkan landreform. Tidak hanya soal agraria, kementerian ATR /BPN juga diserahkan untuk melakukan urusan pemerintah di bidang tata ruang. Dengan kewenangan yang besar dimana kementerian memiliki rantai komando dari pusat ke semua wilayah kabupaten / kota di seluruh NKRI tentu akan memudahkan bagi menteri untuk menjalankan lokomotif program landreform.

Lepas pelantikan menteri ATR /BPN, tantangan apa saja yang harus dihadapi adalah sebagai berikut :
Pertama, Ketimpangan kepemilikan tanah, isu ini dapat direspon dengan membuka data seluruh HGU yang masih berlaku di seluruh wilayah NKRI untuk melihat pihak mana yang telah melampaui batas maksimum kepemilikan tanah, sekaligus mengoreksi mengapa bisa HGU melebihi dari batas maksimum kepemilikan, yang harusnya tidak boleh terjadi jikalau terjadi wajib dibatalkan dengan langsung mencabut SK HGU tanpa perlu pengadilan dan meminta pertanggungjawaban pejabat yang menerbitkan SK HGU tersebut.

Kedua, Maraknya mafia tanah, akibatnya jutaan rakyat dirugikan secara keperdataan dan hak asasi manusia. Mereka terusir dari tanah nya sendiri oleh perusahaan berkantor di Jakarta , tetapi masuk ke wilayah masyarakat di luar Jawa, menggeser penduduk yang lebih dahulu bermukim daripada aktivitas bisnis perusahaan lewat sepotong surat yang bisa diperoleh lewat cara-cara sistematis merampas hak tanah rakyat yang barang tentu hanya bisa dilakukan oleh mafia tanah .

Baca Juga:  Transformasi Dakwah NU-Muhammadiyah Di Era Digital

Cukup dua isu ini bisa diselesaikan maka harapan rakyat yang besar di awal masa pemerintahan Jokowi mampu menimbulkan rasa puas akan hadirnya negara setelah puluhan tahun absen dari warganya.

Tahun 2014 berlalu, satu tahun- dua tahun kedua agenda di atas tidak terlihat berjalan, hal ini ditandai dengan minimnya tanah landreform direalisasikan dan petani tidak banyak memperoleh akses tanah dari hasil penataan tanah. Arti lainnya, ketimpangan kepemilikan tanah masih cukup besar. Satu – dua daerah lebih diberikan meminjam kawasan hutan lewat skenario Perhutanan Sosial. Jika rezim sebelumnya memberikan hutan kepada korporasi, pemerintah Jokowi meminjamkan hutan kepada rakyat dalam jangka waktu tertentu. Rakyat dapat tenang mengelola hutan tanpa ancaman kriminalisasi lagi.

Bagaimana dengan pengurangan konflik agraria dari Sabang sampai Merauke ? Saat ini masih banyak rakyat yang berduyun – duyun mengadu mulai DPRD sampai ke istana presiden, apabila dituangkan dalam tulisan ini bisa tiga bulan lebih membacanya. pemerintah memberikan respon dengan membentuk satgas pemberantasan mafia tanah untuk mengurangi konflik agraria. Namun apakah satgas ini mampu menangani masalah seperti :

Tumpang tindih sertipikat yang pasti melibatkan ASN dari ATR /BPN itu sendiri
Pengembang nakal yang mengambil tanah rakyat sekalipun tanah rakyat sudah bersertifikat tetap mudah dicaplok
Hilangnya kepastian hukum bagi rakyat saat berhadapan dengan korporasi, dimana rakyat uang duluan bermukim lewat keputusan sepihak yang bertendensi legalitas mampu menggusur wilayah kehidupan dan kebudayaan mereka digantikan aktivitas korporasi diwilayah itu.

Harapan landreform dan penghapusan konflik agraria dibelokkan secara halus dengan hiruk pikuk program Pensertipikatan Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Publik disuguhi selama tiga tahun belakangan ini mobilisasi massa untuk menerima produk sertipikat tanah yang dibagikan langsung oleh presiden Jokowi diseluruh wilayah NKRI yang dikunjungi dalam rangka kunjungan kerja presiden. Ribuan rakyat yang menerima sertipikat tanahnya menangis , bahagia karena terharu dibantu pemerintah Jokowi untuk legalitas tanah milik mereka sebelumnya membutuhkan waktu lama dan tak jelas serta biaya siluman yang mencekik leher rakyat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya OTT yanh terjadi di kantor BPN yang melibatkan ASN ATR /BPN dan pihak lainnya. Rakyat secara nyata menerima sertipikat bukan bohong seperti yang dituduhkan oleh amin Rais Tempo hari. Sertipikat itu asli, sekali lagi bukan bohong kemungkinan amin Rais yang bohong. Jika dikaji lebih dalam tentang PTSL maka ada beberapa yang harus diperhatikan, antara lain:

Baca Juga:  Fungsi dan Ancaman Generasi Milenial

1. Semua bidang tanah akan terpetakan. Berapa yang akan di sertipikat kan , berapa jumlah bidang sengketa , berapa jumlah yang belum disertifikatkan dan berapa bidang yang sudah sertipikat (proses update ). Harusnya keadaan ini mengurangi konflik agraria namun jika ada sertipikat hak milik yang bisa diserobot pengembang maka sia -sia hasil PTSL tidak dipercaya dan apresiasi publik melemah seperti pepatah mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelanga

2. Beban negara terlalu berat yang pada akhirnya merugikan rakyat karena biaya PTSL cukup besar melebihi anggaran e – KTP, untuk tahun 2018 saja sebesar 9,6 Trilyun Rupiah, lewat media massa disuguhkan informasi rencana meminjam uang dari bank dunia sebesar 200 juta USD yang tentu saja bukan angka yang kecil. Jika saja pemerintah Jokowi mampu membangkitkan partisipasi publik dengan metode pemetaan partisipatif tentu mampu memetakan seluruh wilayah Indonesia tanpa tambahan biasa besar. Cukup memaksimalkan anggaran kementerian ATR /BPN, teknologi sudah tersedia mulai peta kerja memakai Google earth, GPS dan drone dan lain – lain tetapi yang terpenting adalah partisipasi rakyat saat di lapangan untuk validasi data fisik dan yuridis segera terpenuhi.

3. Potensi pelanggaran hukum akibat tata kelola kegiatan dan pertanggungjawaban selalu ada dan dapat membuka peluang diperiksa KPK karena kerawanan penggunaan dana besar dalam PTSL

Tahun 2018 sudah memasuki tahun politik menuju Pilpres 2019, Publik digemparkan adanya draft Perpres tentang reforma agraria di dunia maya. Di sisa satu tahu masa periode pertama presiden Jokowi peluncuran Perpres tersebut dapat diartikan dari dua sisi:

Sekedar pencitraan dan menjaga suara korban konflik agraria tidak berpindah
kesadaran yang baru timbul melaksanakan landreform

Dua arti di atas tentu menyakitkan bagi pejuang agraria dan rakyat korban konflik agraria. Jumlah mereka tidak sedikit bahkan mempunyai kekuatan menentukan presiden terpilih di 2019. Pelaksanaan landreform sudah memiliki landasan konstitusional yaitu pasal 33 ayat 3 UUD 1945, undang undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok -pokok agraria , PP nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan ganti kerugian dan TAP MPR nomor IX tahun 2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Semua aturan tersebut sudah sangat lengkap tanpa mengurangi rasa hormat akan rencana Perpres yang dimaksud, penekanan adalah ketaatan dan kecakapan jajaran kementerian ATR /BPN baik dari menteri sampai staf bekerja sungguh – sungguh melaksanakan landreform yang hari ini tidak maksimal hasilnya. Kaum marhaen masih perlu tanah untuk menambah hasil panennya sekaligus meningkatkan taraf hidupnya dengan bertambahnya alat produksi mereka berupa tanah hasil landreform.

Baca Juga:  Harta, Tahta, dan Kemanusiaan¬†

Berikan kesempatan kepada ASN sebagai kepala kantor yang komitment menjalankan landreform sehingga seluruh kabupaten melaksanakan dengan serentak tanpa ragu ragu. Saatnya kepala kantor yang berpihak kepada pemodal diakhiri oleh presiden Jokowi. Satu tahun ini menuju 2019 landreform dapat direalisasikan yang barang tentu memuaskan jutaan rakyat atau sebaliknya rakyat kecewa dan kehilangan dukungan.

Sekalipun terkesan dipaksakan landreform menjelang pemilu namun ini adalah kesempatan untuk dilakukan karena agenda rakyat sangat jarang dan langka. Dengan dukungan personel kepala – kepala BPN kabupaten / kota yang didukung dewan landreform kabupaten , provinsi dan nasional bisa mengawal pelaksaan landreform. Presiden memimpin di depan diikuti para elit politik , panglima TNI dan Kapolri dalam satu gerakan kebangsaan karena landreform adalah politik negara. Presiden Sukarno mengawali landreform dan mati suri puluhan tahun semoga disisa periode 1 Jokowi bisa terlaksana. Merdeka 100 %

Advertisement

Popular