Connect with us

Opini

Menjaga Kebebasan Supaya Tidak Kebablasan

Published

on

Kebebasan
Ilustrasi: El Tribuno

Mengenai kebebasan berpendapat/berekspresi tidak bisa terlepas dari Hak Asasi Manusia (HAM). Karena kebebasan merupakan salah stau dari bagian HAM, yakni Hak Asasi Pribadi (Personal Rights). Sedangkan mengenai HAM tidak bisa terlepas dari hukum. Karena HAM dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia sendiri adalah negara hukum, sebagaimana tertuang pada Konstitusi Indonesia UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).

Konstitusi merupakan Basic Law Negara Indonesia yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Dalam konstitusi juga mengatur tentang HAM, yang artinya mengenai HAM dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan tertinggi. Selain konstitusi UUD NRI Tahun 1945, tentang HAM dalam hal ini kebebasan juga diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan yang terkait, yaitu UU No. 9 Th. 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU No. 39 Th. 1999 tentang HAM.

Landasan hukum untuk kebebasan berpendapat/berekspresi diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (3), di UU No. 39 Thn.1999 tentang HAM Pasal 23 Ayat (2), sedangkan untuk UU No. 9 Th. 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur tentang kebebasan berpendapat/berekspresi di muka umum. Definisi di muka umum dalam UU No. 9 Th. 1998 adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang lain (Pasal 1 Angka 2 UU No.9 Thn 1998). Di muka umum Pasal 1 Angka 2 secara konkret dapat diimplementasikan berbentuk lisan dan/atau tulisan. Lisan dapat berbentuk demonstrasi, mimbar bebas, pawai, dan/atau semacamnya yang berbentuk audiovisual, radio, teknologi internet. Sedangkan secara tulisan melalui media cetak, dan tulisan melalui media teknologi elektronik seperti melalui media internet yang berbentuk tulisan.

Baca Juga:  Istana, Benda Seni dan Ruang Budaya

Definisi kebebasan secara yuridis adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka 1 UU No. 9 Thn. 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum).

Kebebasan sering kali berujung “kebablasan”. Bila dikaji lebih dalam mengenai hak kebebasan, maka bukanlah hak yang fundamental atau hak yang mutlak bebas, melainkan kebebasan terdapat degorasi (pengurangan atau pembatasan hak). Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang degorasi atau pembatasan hak. Dapat disimpulkan maksud dari Pasal 28 J Ayat (2) adalah seseorang yang menjalankan dan/atau melaksanakan hak kebebasan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, dan mempertimbangkan/ memperhatikan nilai agama, norma, keamanan, dan ketertiban.

Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ini memiliki korelasi kebebasan yang berujung kebablasan. Memahami kebebasan yang dapat dibatasi atau didegorasi adalah subjek hak kebebasan melakukan pelanggaran hukum atas dasar kebebasan. Seperti kebebasan berpendapat/ berekspresi digunakan untuk propaganda kebencian kepada seseorang, suku, agama, dan/atau kebebasan berpendapat/berekspresi melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

Pasca amandemen yang kemudian terdapat muatan tentang HAM di UUD NRI Tahun 1945, dan lahirnya Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan HAM seperti UU No. 9 Th. 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU No. 39 Th. 1999 tentang HAM menjadikan subjek hak kebebasan dalam hal ini warga Negara Indonesia semakin lepas kontrol, dan masih banyak yang kurang memahami apa sebenarnya tentang hak kebebasan.

Contoh kasus masih banyaknya warga Negara Indonesia yang kurang memahami kebebasan, atau kebebasan yang berujung kebablasan adalah masih maraknya ditemukan konten di jejaring sosial internet atau media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dsb.) seperti foto, video, dan tulisan yang mengandung unsur asusila atau pornografi. Mereka para user media sosial beranggapan bahwa aktivitas seperti mengunggah, menyiarkan, dan/atau mendistribusikan konten yang mengandung unsur asusila atau pornografi merupakan hak dari kebebasan. Padahal aktivitas tersebut jelas melanggar hukum atau Peraturan Perundangan-Undangan yang terkait, seperti UU No. 44 Th. 2008 tentang pornografi, dan UU No. 19 Th. 2016 tentang ITE.

Baca Juga:  Kepada Pak Kwik Kian Gie yang Dulu Saya Kagumi

Akhir dari tulisan ini memberikan kesimpulan bahwa Indonesia sebagai negara hokum, maka pemerintah harus wajib memenuhi, dan/atau melindungi warga negaranya atas HAM—dalam hal ini tentang hak kebebasan. Pemenuhan, dan/atau perlindungan HAM sudah dilaksanakan oleh pemerintah dengan dimuatnya tentang HAM dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, dan dibentuknya UU yang terkait yaitu UU No. 9 Th. 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU No. 39 Th. 1999 tentang HAM. Tinggal saja warga Negara Indonesia harus lebih memahami apa itu sebernarnya tentang hak kebebasan. Bottom line-nya tentang hak kebebasan berpendapat/berekspresi adalah hak kebebasan terdapat pembatasan. Hak kebebasan tidak se-fudamental dari Hak Asasi Pribadi yang telah melekat secara pribadi seperti hak atas hidup, hak keyakinan beragama, dan hak bebas dari penyiksaan.

Advertisement

Popular