Connect with us

Opini

Menuju #2019PemiluBijak

Published

on

Keberlangsungan Pemilu 2019 membuat Indonesia diibaratkan seperti air yang berada di dalam sebuah gelas kaca. Dunia internasional mampu melihat dengan jelas hitam putih gambaran demokrasi tanah air. Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu bersama masyarakat memiliki tugas berat untuk menyukseskan kontestasi elektoral ini, terlebih negara menghadapi perubahan sistem pemilu menjadi serentak yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia.

Pemilu kali ini bisa dipandang melalui dua sudut. Pertama, sebagai ujian kebangsaan. Secara konstitusional, tahap kampanye pemilu serentak baru berjalan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelenggarakan deklarasi damai pemilu serentak 2019 pada September 2018. Sepanjang separuh jalan proses pemilu, potensi konflik horizontal di media sosial terus meningkat. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkap temuan adanya lebih dari 1.000 informasi hoaks terkait pileg dan pilpres 2019 yang bermunculan setelah proses kampanye dimulai. Setidaknya terdapat 20 akun media sosial yang telah diblokir pemerintah karena terbukti menyebarkan berita bohong. Fakta ini diperkuat oleh hasil riset dari organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang membuktikan bahwa 58,7 persen berita bohong mengandung konten politik. Sementara, penyebaran disinformasi terkait isu-isu lainnya seperti agama, penipuan, hingga kesehatan berada di angka kurang dari 10 persen.

Negara mengalami transformasi tantangan secara politik sebagai akibat disrupsi yang tercipta dari perkembangan teknologi sebagaimana disebut oleh Francis Fukuyama dengan istilah The Great Disruption. Rasionalitas berdemokrasi warga negara diuji dengan masifnya aliran informasi yang tidak terkontrol melalui kanal-kanal di dunia maya. Fenomena ini tidak terhindarkan di Indonesia, karena negara menjadi bagian dari dinamika dunia yang telah memasuki era post-truth. Istilah post-truth banyak digaungkan oleh ilmuwan politik internasional, hingga akhirnya dipilih oleh Oxford Dictionaries menjadi kata yang paling populer di dunia tahun 2016. Merujuk kepada kamus Oxford, post-truth adalah era di mana pembentukan opini publik lebih dipengaruhi oleh kepercayaan pribadi dibandingkan fakta objektif. Maka, dalam Pemilu 2019 pemerintah tidak hanya ditargetkan untuk mampu meningkatkan indeks partisipasi pemilih, melainkan juga menciptakan public sphere yang sehat untuk menunjang kehidupan politik yang bersifat partisipatoris.

Baca Juga:  Literasi Politik dan Marwah Pilkada 2020

Pandangan kedua adalah sebagai momentum bagi Indonesia untuk menggelorakan kembali semangat demokrasi global yang tengah lesu di kancah politik internasional. Hasil riset lembaga Freedom House menunjukan bahwa dunia saat ini sedang mengalami resesi indeks demokrasi dan periode terparah selama 12 tahun terakhir terjadi pada tahun 2017. Setidaknya terdapat empat aspek demokrasi yang terancam, yaitu hak-hak minoritas, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta pemilu yang bebas dan adil. Dalam urutan dunia, demokrasi Indonesia pada tahun 2017 dikategorikan sebagai partly free atau sedang, dengan agregat skor mencapai 64 dari skor tertinggi yaitu 100. Posisi Indonesia hampir sejajar dengan negara-negara seperti Albania, Bolivia, Colombia, Meksiko, Paraguay, serta Filipina.

Sementara negara dengan kategori free atau demokratis didominasi oleh negara-negara Eropa di antaranya Inggris, Belanda, Finlandia, Swedia, serta Denmark. Adapun dari Asia, Jepang dan Taiwan adalah negara yang memiliki nilai demokrasi di atas 90 dan pemerintahnya dianggap berhasil dalam melindungi hak-hak politik warga negaranya. Secara nasional, Indonesia dirasa cukup baik dalam menjaga kadar demokrasinya. Badan Pusat Statistik merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017 yang mengalami peningkatan dari tahun 2016. Tahun lalu, Indonesia mencapai skor 72,11. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2016 yang mendapatkan nilai 70,09.

Capaian ini hendaknya tidak menjadi angka statistik semata. Implementasi nilai-nilai demokrasi yang menyeluruh baik secara vertikal maupun horizontal adalah tujuan utama agar masyarakat benar-benar merasakan kehidupan bernegara yang sehat, khususnya dalam penyaluran hak-hak sipil dan hak-hak politik warga negara, serta lembaga yang bernaung di dalamnya. Di samping upaya pemerintah melalui badan penyelenggara pemilu, pada akhirnya masyarakat juga perlu menyadari pentingnya budaya politik yang demokratis.

Baca Juga:  Alegori Muhammad Yamin

Publik bisa memulainya dengan cara memelihara tradisi menghargai pluralisme. Secara historis, Indonesia dikaruniai keistimewaan dalam hal kekayaan kultural yang majemuk. Kondisi ini seharusnya menjadi bekal yang kuat bagi warga negaranya untuk mampu menerima perbedaan, tidak terkecuali mengenai pilihan politik. Secara psikologis, manusia cenderung mempertahankan apa yang diyakininya dan menghindari situasi yang bisa menimbulkan perselisihan di dalam pikirannya. Para ilmuwan menyebut keadaan ini dengan istilah bias konfirmasi. Dalam perilaku memilih, bias konfirmasi menyebabkan hoaks dan ujaran kebencian menjelma menjadi kegaduhan yang tak perlu, sehingga kemungkinan besar hanya akan berakhir sebagai perang siber yang memecah belah persatuan. Bukan mengubah kepercayaan politik seseorang.

Langkah selanjutnya adalah dengan membiasakan diri untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Pemerintah telah melindungi zona publik dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum positif ini perlu dipahami masyarakat agar tidak sembarangan memuat konten di media sosial yang bisa menjerat penggunanya ke ranah pidana. Budaya memeriksa sumber dan keaslian materi perlu digalakan agar masyarakat tidak terjerembab ke dalam rantai penyebaran berita bohong yang semakin marak dalam tahun politik seperti saat ini.

Terakhir, mari bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya menggunakan hak suara. Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Sebagai negara yang mengimani paham demokrasi, suara pemilih merupakan alat untuk menciptakan perubahan yang mampu memberikan insentif pada kehidupan individu dan kolektif.

Setiap warga negara memiliki tanggungjawab moral untuk menyukseskan perhelatan pesta demokrasi ini, demi menghidupkan denyut sosial yang lebih baik dan menunjukan wajah politik yang bebas dan adil di mata dunia internasonal. Salah satu cara termudah yang bisa dilakukan adalah dengan menghindari potensi perselisihan berbasis kepercayaan politik dan menggaungkan tagar-tagar yang konstruktif seperti #2019PemiluBijak.

Advertisement

Popular