Pernyataan Sikap Perkumpulan Kita Semua Bersaudara atas Perppu Pembubaran Ormas Anti Pancasila
Penulis: Serikat News
Kamis, 13 Juli 2017 - 08:30 WIB
Sumber Foto Yerry Tawalujan
Sumber Foto Yerry Tawalujan
SERIKATNEWS.COM- Yerry Tawalujan, Ketua Umum Perkumpulan Kita Semua Bersaudara Menanggapi dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang pembubaran Ormas anti Pancasila yang telah ditandatangani Presiden Jokowi dan dibacakan oleh Menko Polhukam Wiranto hari Rabu, 12 Juli 2017, kami Perkumpulan Kita Semua Bersaudara menyatakan:
1. Mendukung penuh langkah Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu tentang pembubaran Ormas anti Pancasila.
2. Pemerintah sebagai Lembaga Negara yang berwenang memberi pengesahan Ormas, tentu berwenang pula untuk membubarkan Ormas, apalagi yang jelas bertentangan dengan ideologi negara.
3. Mendorong supaya Perppu No. 2/2017 itu segera ditindaklanjuti oleh kepolisian, kejaksaan dan lembaga-lembaga terkait lainnya dengan langsung menutup kantor-kantor Ormas-Ormas anti Pancasila, membekukan aset-asetnya dan melarang segala bentuk kegiatan dari Ormas-ormas yang dimaksud.
4. Mendorong supaya Lembaga-lembaga negara lainnya, Partai-partai politik, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan turut mendukung pelaksanaan Perppu No. 2/2017
5. Menyerukan kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk menarik dan memusnahkan buku-buku pelajaran sekolah yang mengandung ajaran anti Pancasila.
6. Menyerukan kepada Kementerian Agama dan Kepolisian Republik Indonesia untuk melarang penggunaan tempat-tempat ibadah seperti mesjid, gereja, pura dan vihara sebagai tempat penyebaran ajaran anti Pancasila.
7. Mendorong supaya baik lembaga negara, lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan secara aktif dan masif mengajarkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.
MAGELANG – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan partainya tidak mengusulkan kader internal untuk mengisi jabatan Wakil
JAKARTA – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengajak seluruh elemen bangsa menghormati kewenangan konstitusional Presiden
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI
PROBOLINGGO – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Probolinggo buka suara terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia,
PROBOLINGGO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Probolinggo menggelar sarasehan dan diskusi publik bertema Sosialisme Islam dalam Pemikiran H.O.S.
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mendorong pembentukan kelompok kerja
PROBOLINGGO – LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menyoroti Kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang dilakukan atau melibatkan