SERIKATNEWS.COM – UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Agar cepat pulih pasca pandemi, dibutuhkan strategi yang salah satunya lewat digitalisasi.
Pemerintah sendiri menyusun strategi pemulihan UMKM pasca pandemi lewat APEC Workshop 2022. Kegiatan ini hasil kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Koperasi dan UKM.
Dalam kesempatan ini, hadir pembicara dari berbagai negara baik yang mewakili pemerintah, swasta, asosiasi maupun organisasi terkait. Selain itu, perwakilan kementerian atau lembaga yang membidangi UMKM di wilayah Asia Pasifik hadir secara virtual serta beberapa negara di wilayah ASEAN yang hadir secara langsung.
“Dalam kondisi pasca pandemi, sangat penting program dukungan digitalisasi, akses keuangan dan partisipasi wanita dalam kebangkitan UMKM,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, KemenKopUKM, Luhur Pradjarto, Minggu 23 Oktober 2022.
Workshop ini dibagi dalam 7 sesi pembahasan. Tiap sesinya memiliki fokus pembahasan masing-masing. Workshop diawali dengan pembahasan hasil studi oleh Svara Institute yang berjudul “Policy Respond to Stimulate MSMEs’ Demand in The Wake of Covid-19 Pandemic in APEC Economies”.
Dalam studi tersebut, terdapat tiga isu utama terkait kebutuhan kebijakan UMKM pasca pandemi. Di antaranya inovasi, akses pasar, pemasaran, dan penjualan.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Eddy Satria dalam kesempatan yang berbeda menyampaikan kondisi dan dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia. Menurutnya, UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 61 persen terhadap PDB.
Adapun langkah-langkah yang diambil oleh KemenKopUKM yakni melalui adaptasi tranformasi UMKM dari informal ke formal, pemanfataan digitalisasi, mendorong UKM masuk dalam rantai pasok global hingga modernisasi koperasi.
“Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai dukungan bagi UMKM di era pandemi melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro, alokasi khusus bagi UKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi UKM, alokasi 30 persen ruang publik bagi UKM hingga dukungan promosi dan akses pasar melalui SMESCO Indonesia,” tambah Eddy.
Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan selama workshop, para pembicara dan panelis mencatat setidaknya terdapat tiga rekomendasi utama yang layak dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan bagi UKM. Yaitu, pentingnya peran pemerintah dalam mendukung digitalisasi UKM, keamanan data dan siber, serta pentingnya perencanaan rencana jangka menengah dan jangka panjang yang komprehensif guna mendukung pengembangan UKM setelah pandemi. ***
SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.