Connect with us

Ekonomi-Politik

Ratna Juwita Kritisi Penerimaan Negara dan Investasi Sektor Minerba

Published

on

Ratna Juwita
Dok. Serikat News

SERIKATNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi VII menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM. Agenda RDP ini untuk membahas penerimaan negara dan investasi dari sektor pertambangan Minerba.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyanto memaparkan bahwa realisasi penerimaan negara dari sektor Minerba pada tahun 2019 dalam bentuk pajak sebesar Rp36,3 triliun dan PNBP Rp44,9 triliun. Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari menyampaikan pendapat secara khusus terkait aspek penerimaan tersebut.

Legislator asal Tuban tersebut menyoal data produksi batu bara 616,16 juta ton dengan data penjualan batubara yang lebih besar, yaitu 634,76 juta ton. “Bagaimana mungkin selisih data seperti ini bisa terjadi? Tolong dijelaskan, supaya rakyat Indonesia tahu secara clear,” ujar Ratna, Rabu (12/2/2020).

Selain itu, Ratna juga mengkritisi selisih angka PNBP dari sektor Minerba tahun 2019 sebesar Rp44,93 triliun yaitu terdiri dari PNBP SDA Minerba dan Penjualan Hasil Tambang. Tapi di dashboard MODI (Minerba One Data Indonesia) yang dikembangkan Ditjen Minerba dipublikasikan hanya Rp44,87 triliun.

“Bagaimana selisih data seperti ini masih bisa terjadi? Yang detail dan teknis beginipun harus diperbaiki. Jangan sampai salah,” katanya.

Secara umum, Ratna menilai bahwa penerimaan pajak Rp36,3 triliun dan PNBP sebesar Rp44,9 triliun terlalu kecil, melihat jumlah penjualan mencapai 634,76 juta ton. Di sisi lain pemerintah menetapkan harga batu bara acuan (HBA) dari USD92,41 (Jan), USD91,80 (Feb), USD90,57 (Mar), USD88,85 (April) sampai akhirnya menjadi USD66,30 (Des).

“Intinya selama setahun rerata HBA adalah USD77,89. Jika dikalikan dengan jumlah batubara yang dijual yaitu 634,76 juta ton, maka ada nilai transaksi sebesar USD49,44 Miliar atau setara Rp643,73 triliun jika menggunakan Kurs 13.000 per USD,” jelasnya.

Baca Juga:  Jokowi Angkat Didik Madiyono sebagai Dewan Komisioner LPS

Menurutnya, jika penerimaan pajak dan PNBP hanya sebesar itu, lanjut Ratna, artinya hanya setara 12,6 persen saja. “Rasa-rasanya akal sehat saya mengatakan itu terlalu kecil, dibandingkan dampak kegiatan pertambangan terhadap ekologi, kesenjangan sosial, dan bencana alam,” imbuh Ratna.

Ratna pun mengatakan agar investasi dikelola secara lebih berkualitas dan juga  mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi melalui pengolahan dan pemurnian.

“Realisasi pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan mineral dan batu bara harus dipercepat. Dari 17 unit smelter yang dinyatakan selesai, kemudian 51 smelter yang disebut dalam proses, saya tidak menemukan satu pun untuk batu bara. Bagaimana strategi akselerasi dari Ditjen Minerba? Berapa target Smelter Batubara sampai 2024?,” tutup Ratna Juwita.

Advertisement

Popular