Rizieq Shihab dan Periode 212: dari Reuni ke Mobokrasi

72
212
Ilustrasi: asumsi.co

Sekitar tiga tahun lalu, tepatnya pada 2 Desember 2016, umat Islam Indonesia berkumpul dalam jumlah sangat besar di kawasan Silang Monas Jakarta, dalam hajatan demonstrasi yang kemudian masyhur disebut Aksi Bela Islam 212. Itulah salah satu unjuk rasa terbesar dalam narasi sejarah bangsa Indonesia yang sekaligus menandai polarisasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Waktu itu, Aksi Bela Islam merupakan respons atas pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal pidato Al-Maidah 51. Aksi ini adalah bentuk kemenangan Islam konservatif dalam panggung politik Indonesia. Dalam memuluskan langkahnya, mereka cenderung memanfaatkan sentimen identitas dan menebar kebencian. Sehingga, kata-kata “anti-Cina”, “kafir”, “komunis”, dan “Syiah” mereka sematkan kepada siapa pun agar mendapat stigma negatif di hadapan publik.  Mereka sengaja menumbuhkan politik sektarian sembari mengubur idealisme politik kebangsaan.

Setelah pagelaran Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid, mulai 1 sampai 7 kali sejak 2016-2017 dengan memilih tanggal tertentu secara simultan, persentase ekstremisme di Indonesia berada pada titik mengkhawatirkan. Ia tidak sama sekali menurun pasca kasus penistaan agama oleh Basuki Thahaja Purnama alias Ahok selesai, justru semakin menjadi-jadi, sebagai klimaksnya adalah munculnya Presidium Alumni 212.

212 sebagai simbol momentum Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016, tidak lagi konsisten pada ad hoc-nya. 212 telah berganti menjadi benteng akhir kebangkitan Islam akhir zaman, yang memosisikan diri sebagai peretas status quo, dan mengklaim absolutisme kebenaran dengan menganggap yang tidak sealur dengannya sebagai orang munafik, taghut. Ia menjadi semacam kekuatan politik, yang pada akhirnya justru terjebak pada sakralisasi simbol itu sendiri.

Kita perlu menaruh curiga terhadap agenda terselubung di balik  transformasi Aksi Bela Islam 212. Sebab, ada orientasi jangka panjang yang diperjuangkan oleh mereka. Pada Pilpres 2019 lalu, misalnya, mereka memanfaatkan suhu politik yang memanas dengan menunggangi salah satu kontestan. Mereka berkontribusi besar dalam menciptakan polarisasi yang mewujud dalam istilah “kampret vs cebong”.

Baca Juga:  Perubahan Ruang Publik: Fanatik Vs Logika

Bahkan, reuni 212 digelar dengan tujuan menguatkan gerakan dan menarik simpati masyarakat. Seiring waktu pula, geliat para aktor 212 ini bergumul secara alot dalam sistem negara kita. Ia memang tidak sekonfrontatif HTI, misalnya, karena memiliki dalih yang lumayan kuat, yakni mengaku representasi umat Islam, yang kebangkitannya di akhir zaman sudah dinubuatkan Nabi Muhammad.

Seiring perkembangannya, gerakan 212 memang tidak begitu frontal. Namun, kebhinekaan selalu berada di bawah bayang-bayang ancaman. Sebab, mereka selalu menebar sentimen  yang mengarah pada perpecahan. Karena itu, yang perlu diwaspadai di balik metamorfosa gerakan 212 ialah bangkitnya ektremisme dan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Sebab, hal  itu lebih dalam dari sekadar bagian dari ekspresi politik di negara demokrasi, melainkan juga sebagai upaya Islamisasi yang lebih luas, seperti mengubah konstitusi menjadi hukum Islam, mengusulkan pelarangan pemimpin non-muslim di negara mayoritas Muslim, melaksanakan ketentuan syariah yang lebih luas dan mengusulkan kandidat politik dari umat Islam.

Ancaman Mobokrasi

Di samping itu, gerakan 212 semakin menunjukkan adanya sebagian masyarakat yang tak lagi percaya pada politik representasi. Untuk menyebut beberapa nama ormas yang saling terkait: FPI, GNPF, Alumni 212, dan seterusnya. Cara-cara yang sering mereka tempuh adalah dengan menggunakan tekanan massa, pengatasnamaan “umat,” dan tak jarang pula dengan pemaksaan kehendak. Itulah yang disebut mobocrasy.

Tidak hanya itu, yang juga perlu diwaspadai ialah masuknya gerakan Islam transnasional demi memuluskan agendanya, yakni menagakkan khilafah islamiyah. Sejak Hizbut Tahrir  Indonesia (HTI) dibubarkan oleh pemerintah, gerakan mereka terselubung dan senyap. Mereka memanfaatkan sentimen agama demi mengaduk-aduk emosi dan mendapat simpati publik.

Jika ditilik secara genealogis, sejak awal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memang terlibat dalam gerakan Aksi Bela Islam. Sehingga, dapat diduga mereka telah melakukan transmisi ideologis pada gerakan 212. Keberadaan eks kelompok tersebut harus menjadi konsentrasi bahwa doktrinasi ideologi akan terus berkembang dengan pola gerakan yang variatif. Gerakan bawah tanah dan penguatan sisi ekspansi akan menjadi strategi shoot on target untuk menginvasi negara.

Baca Juga:  Ibuku yang Pahlawan, Nasib Perempuan yang Malang

Organisasi HTI secara de jure telah runtuh dengan munculnya kebijakan Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017. Namun, secara de facto gerakan ini akan terus mengupayakan indoktrinasi paham kepada masyarakat atau kelompok lain. Meski pemerintah telah dengan tegas memberikan sanksi kepada mantan anggota HTI yang bersikukuh mendistribusikan ideologi khilafah namun tampaknya memadamkan gerakan  mereka tidak segampang yang dibayangkan.

Bubarnya organisasi HTI tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Meski gerakan ini diawasi ketat oleh pemerintah namun akan tetap bermetamorfosa menjadi gerakan model baru. Para eks HTI selalu punya langkah tersembunyi untuk menghindari politik identitas. Alasannya karena kelompok ini sengaja mengurungkan niat agar dianggap tenggelam begitu dalam sehingga kebanyakan mengira bahwa eks HTI sudah lost power. Model gerakan dakwah HTI memang rendah simpati publik namun eks gerakan ini akan tampil pada ruang yang lain, salah satunya dengan masuk dan memengaruhi gerakan 212.

Rizieq Shihab Lagi

Bila cermat dan hati-hati, framing issue Reuni PA 212 kali ini tidak akan bergeser pada tuntutan pemulangan imam besar mereka, Rizieq Shihab. Pasca polemik dugaan pencekalan pada dirinya di Arab Saudi, kelompok elite ‘mobilisasi Islam’ lengkap dengan perkumpulan dan partisan ramai menyerang pemerintah dengan tuduhan Rizieq Shihab dicekal.

Rizieq Shihab adalah representasi dari kelompok 212. Ia merupakan figur par- exellent yang memiliki rekam jejak menawan sebagai pimpinan Islam Kanan. Instruksi dan perintah Rizieq selalu menjadi rujukan mereka. Rizieq memang sangat lihai memainkan isu identitas-sektarian. Ia adalah punggawa utama penggerak massa dalam Aksi Bela Islam Jilid 1, 2, dan 3.

Mobilisasi Islam yang dibangun Rizieq sejak awal berusaha untuk mengubah kebijakan negara ke dalam prinsip Islam. Menurut Quinn Mecham, sebagaimana dikutip Burhanuddin Muhatadi dkk. dalam penelitiannya Enterpreneurs of Grievance Drivers and Effect of Indonesia’s Islamist Mobilization (2018), Rizieq berupaya melakukan mobilisasi Islam meliputi pengorganisasian agar memilih partai dan calon yang Islam oriented dan mengikuti protes demonstrasi atasnama Islam. Inilah yang menurut Mecham disebut sebagai Islamist Mobilization.

Sebagai figur utama kalangan 212, polemik pencekalan akan kembali mengemuka sebagai bagian konten bahasan Reuni PA 212 kali ini. Bisa jadi, kontroversi lain akan menjadi ‘bahan bakar’ mereka, seperti ucapan Sukmawati Soekarnoputri. Poin-poin islamisasi akan kembali menggema dalam program ihtifal (reuni) ini.

Baca Juga:  Pancasila Sebagai Rumusan Nilai Universal dari Semua Agama

Atas pertimbangan itu, reuni gerakan 212 perlu dibaca bukan sekadar melepas nostalgia, melainkan upaya untuk menguatkan simpul jaringan kelompok Islamis. Pasalnya, setiap kegiatan kelompok PA 212 ini selalu terlihat eksklusif dan sektarian. Eksklusifisme kelompok Islam ini berbahaya tidak hanya pada bangunan kebhinnekaan kita, tetapi juga konstruksi Islam sebagai agama toleran.

Makanya, perlu upaya dan gerakan preventif dengan selalu mengampanyekan Islam yang inklusif. Mesti ada narasi tandingan yang dibangun, selain tentu regulasi ketat pemerintah, untuk memblokade ‘mobilisasi Islam’ itu. Sehingga, kebhinekaan bangsa Indonesia tetap terjaga dan terawat dari hulu ke hilir.