SERIKATNEWS.COM – Polemik dugaan pungli di UPT. Puskesmas Guluk-Guluk, Sumenep, terus menjadi perbincangan hangat mulai dari pengamat kebijakan publik, akademisi, hingga masyarakat setempat.

Sorotan terbaru datang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumenep. Aktivis trah merah itu menggelar audiensi bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep pada Senin (27/05/2024) kemarin.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah aktivis GMNI Sumenep, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep, drg Ellya Fardasah, Kepala Puskesmas Guluk-Guluk dr. Sari Yuli Yarti, M. Kes., dr. Fita Rabianti serta Kepala Tata Usaha Puskesmas setempat.

Dalam prolognya, Alimuddin, Ketua DPC GMNI Sumenep menjelaskan secara tegas akan keberadaan Puskemas di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan.

“Puskesmas harus menyediakan fasilitas yang cukup memadai dan memberikan
pelayanan yang baik bagi masyarakat ataupun pasiennya,” katanya.

Namun, sepertinya hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang sempat terjadi di Puskesmas Guluk-Guluk pada Minggu (12/5/2024) kemarin. Salah satu pasien yang mengunduh layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS mengalami pelayanan yang terkesan buruk.

Alimuddin menceritakan kronologi praktik pungli itu dilakukan. Menurutnya, kejadian itu bermula saat F, warga Kecamatan Guluk-Guluk, membawa istrinya yang berinisial S ke Puskesmas Guluk-Guluk sekitar pukul 06.30 WIB pada Minggu (12/05/24).

Alimuddin menceritakan bahwa F membawa istrinya karena ari-arinya tidak keluar setelah melahirkan. Di puskesmas tersebut, S langsung ditangani dua bidan. Sementara F diminta untuk mengurus pendaftaran ke loket.

F pun mendaftarkan istrinya menggunakan layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan. Pada saat hendak pulang sekitar pukul 15.00 WIB, F mengaku heran karena masih dimintai biaya Rp500 ribu untuk mengeluarkan ari-ari. Bersamaan dengan itu dia telah membayar Rp1 juta untuk jaminan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).

Uang Rp1 juta dikembalikan. Sementara Rp500 ribu yang dibayarkan oleh F tersebut dikembalikan Rp300 ribu, dan sisanya diambil untuk biaya mengeluarkan sisa plasenta.

“Kejadian ini menandakan di dalam Puskesmas Guluk-Guluk ada yang tidak sehat,” tegasnya.

Dilanjutkan Bung Ali sapaan karibnya, jika Kepala Dinas tidak menindaklanjuti persoalan ini, maka Kepala Dinas Kesehatan sama halnya membiarkan tindakan kelalaian bawahannya. Kemungkinan tindakan-tindakan yang sama akan terjadi di kemudian hari, karena oknum akan berasumsi bahwa tindakannya akan dibiarkan kembali oleh kadis.

Dalam gelar audiensi tersebut, mereka (GMNI) menyampaikan beberapa poin tuntutan untuk disikapi dengan serius oleh Dinkes Sumenep. Pertama, meminta Dinkes Sumenep bersikap tegas, jujur, adil dan sigap dalam menyikapi segala persoalan yang menyangkut tenaga medis di Kabupaten Sumenep.

Kedua, lakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi seberat-beratnya terhadap oknum Puskesmas Guluk-Guluk yang telah melakukan kecerobohan atau kelalaian dalam pelayanan itu supaya ada efek jera. Sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di Puskesmas Guluk-Guluk maupun puskesmas lain di Kabupaten Sumenep.

Ketiga, lakukan pelatihan, evaluasi, monitoring dan penguatan kualitas SDM tenaga medis se Kabupaten Sumenep. Harapannya tidak merusak citra dunia medis di Kabupaten Sumenep.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep drg Ellya Fardasah mengatakan kalau tuntutan dari DPC GMNI tersebut sudah ditandatangani. Ellya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut.

“Kami mengapresiasi kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi, diskusi dan saling memberikan masukan untuk kemajuan pelayanan kesehatan,” demikian keterangan dari drg. Ellya Fardasah.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur